Dedi Mulyadi Larang Alih Fungsi Lahan di Jabar Demi Atasi Banjir
- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengakui tata ruang di wilayahnya sudah kacau dengan banyak alih fungsi lahan hutan dan perkebunan.
- Dedi akan menerapkan Peraturan Gubernur tentang larangan alih fungsi lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, daerah resapan air, dan DAS.
- Pelebaran sungai di Bekasi membutuhkan anggaran Rp10 triliun, yang akan dibahas dalam rapat dengan bupati dan wali kota serta pembangunan Bendungan Cibeet di Bogor sebagai upaya pencegahan banjir.
Jakarta, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengakui tata ruang di wilayah yang dipimpinnya sudah kacau sejak lama. Hal itu ditandai dengan banyaknya alih fungsi lahan hutan dan perkebunan untuk digunakan sebagai bangunan komersial baik milik perorangan atau korporasi.
Makanya, banjir hebat di Bekasi menjadi momentum buatnya untuk melakukan perbaikan. Tapi, perbaikan tersebut ditegaskannya juga harus didukung oleh perilaku hidup masyarakat.
"Selain itu, perilaku hidup masyarakat turut berkontribusi. Sungai mengalami penyempitan, pendangkalan, pembuangan sampah, bangunan yang tidak tertata. Ini juga menjadi salah satu faktor penyebab banjir di Jawa Barat," ujar Dedi seperti dikutip dari situs resmi Pemprov Jabar pada Rabu (5/3/2025).
Dia juga menyinggung peralihan lahan di wilayah Puncak yang kini menjadi tempat pemukiman. Padahal, seharusnya area seperti Puncak, Ciater, hingga Ciwedey, digunakan sebagai tempat penyimpanan air.
"Dalam jangka pendek, dari segi administratif, saya akan mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang larangan alih fungsi lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, daerah resapan air, daerah aliran sungai (DAS), mata air. Sehingga, nanti kalau ada yang membuat izin-izin lewat OSS (Online Single Submission), terevaluasi melalui Peraturan Gubernur tersebut," kata politisi dari Partai Gerindra tersebut.
Kebijakan kedua yang akan dia usulkan yakni membuat rumah-rumah panggung bagi warga. Hal itu sudah dia sampaikan ketika berkunjung ke Karawang.
"Kalau relokasi warga kan susah. Maka, warga sudah menyepakati akan saya buatkan rumah panggung. Nanti desainnya memiliki tinggi 2,5 meter, ketika banjir mereka tetap aman dan adaptif dengan lingkungan," tutur dia.
1. Gubernur Jabar akan usulkan pelebaran sungai di area Bekasi
Dedi menyatakan untuk mengatasi banjir di Kabupaten dan Kota Bekasi, sudah pernah diusulkan agar dilakukan pelebaran sejumlah sungai. Bahkan, usulan itu disampaikan oleh Kementerian PUPR, namun tidak dieksekusi oleh pemerintahan Jabar sebelumnya.
"Berdasarkan penghitungan, pelebaran sungai membutuhkan anggaran Rp10 triliun. Sebesar Rp5 triliun dalam bentuk bangunannya sungai yang dilebarkan, sisa Rp5 triliun lagi dimanfaatkan untuk pembebasan tanah," tutur dia.
Pada Jumat (7/3/2025) nanti, Dedi akan menggelar rapat bersama para bupati dan wali kota di daerah aliran sungai (DAS) itu untuk membahas soal upaya pelebaran sungai. Termasuk upaya pembebasan tanahnya.
"Kami akan alokasikan anggaran dari APBD provinsi dan kabupaten secara bertahap sehingga pemerintah pusat nanti tinggal membangun daerah aliran sungainya," katanya.
Cara lain yang juga bisa ditempuh untuk mencegah kembali berulangnya peristiwa banjir yakni pembangunan Bendungan Cibeet di Bogor.
"Sekarang yang sudah mulai terlaksana adalah pembangunan Bendungan Cijurey. Mudah-mudahan konsepsi ini bisa berjalan seiring dengan kesadaran warga untuk menjaga lingkungan secara bersama," ujar Dedi.
2. Kota dan Kabupaten Bekasi paling parah terdampak banjir
Dedi pun mengakui wilayah yang paling parah terdampak banjir 2025 adalah Kabupaten dan Kota Bekasi. Sebab, wilayah perumahan yang kini dihuni sesungguhnya adalah area yang diperuntukan untuk sawah atau rawa serta dekat dengan daerah aliran sungai (DAS).
"Sehingga, ketinggian airnya bisa sampai genting. Kalau di daerah Karawang tidak terlalu barat," ujar Dedi.
Ke depan, pihaknya tengah menyiapkan upaya pemulihan di wilayah-wilayah yang terdampak banjir. Selain itu, dia juga sudah mengirimkan bantuan agar kebutuhan pokok warga yang terdampak banjir terpenuhi.
3. Wali Kota akui Bekasi sempat lumpuh akibat terendam banjir
Sementara, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, sempat mengatakan ada delapan dari 12 kecamatan di wilayahnya terendam banjir. Pemukiman, jalan utama, kantor pemerintahan, dan rumah sakit tergenang banjir, sehingga ia menyebut Kota Bekasi dalam keadaan lumpuh.
"Dari 12 kecamatan di Kota Bekasi, yang terdampak itu ada delapan kecamatan. Hari ini Kota Bekasi lumpuh. Air sudah mulai masuk, kemudian limpasannya sungguh luar biasa," ujar Tri ketika mengikuti rapat koordinasi bersama Kepala BNPB Letjen Suharyanto dan Menko PMK Pratikno yang digelar secara daring, Selasa (4/3/2025).
Wali Kota dari PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan Kota Bekasi direndam banjir sejak Senin, 3 Maret 2025 lantaran diguyur hujan deras selama beberapa hari. Dia menjelaskan daerah yang paling parah dilanda banjir terdapat di sepanjang sungai Bekasi.
Terutama yang menjadi titik pertemuan antara Kali Cileungsi dan Kali Cikeas. Bahkan, ketinggian air banjir pada 2025 lebih tinggi dibanding peristiwa banjir pada 2020 dan 2016.
Salah satu indikator peristiwa banjir 2025 lebih parah dibanding dua banjir sebelumnya yakni sudah ada air yang mencapai ketinggian delapan meter. Alhasil, banjir menerjang tanggul-tanggul yang sudah dibangun Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BWSCC).
"Kemudian air melimpah dari tanggul-tanggul yang memang sudah dibangun oleh BWSCC sampai tahun lalu. Nah, tetapi juga di sepanjang kali itu memang masih banyak juga patahan-patahan dan juga tanggul yang belum terbangun. Sehingga memang dampaknya menjadi sangat luar biasa," ujar Tri.
Dia menyebut telah berupaya untuk merehabilitasi sungai dan berkoordinasi dengan BWSCC terkait Kali Bekasi yang merupakan kiriman dari Bogor.
