Demo 8 Tahun Pemerintahan Jokowi, Ini 19 Tuntutan Mahasiswa
Jakarta, IDN Times - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (28/10/2022).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa memperingati delapan tahun kepemimpinan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. BEM SI menilai Jokowi gagal memimpin bangsa Indonesia.
1. Deretan tuntutan mahasiswa dalam aksi 28 Oktober 2022
Sementara itu, dalam keterangan tertulis BEM SI menyampaikan sejumlah tuntutan yang menjadi aspirasi pada demo 28 Oktober 2022. Berikut 19 tuntutan aksi mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI:
1. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk mencabut keputusan kenaikan harga BBM dan menerapkan regulasi pemakaian BBM bersubsidi secara tegas.
2. Tuntaskan kasus Kanjuruhan dan wujudkan supremasi hukum dan HAM yang berkeadilan, tidak tebang pilih dan tuntaskan HAM masa lalu.
3. Reformasi di tubuh institusi Polri dan wujudkan kebebasan sipil seluas-luasnya, sesuai amanat konstitusi dan menjamin keamanan setiap orang atas hak berpendapat dan dalam mengemukakan pendapat serta hadirkan evaluasi.
4. Menuntut dan mendesak pemerintah mengoreksi model pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tidak berpihak kepada rakyat.
5. Menuntut pemerintah untuk menunda dan mengubah pasal-pasal bermasalah, di antaranya Pasal 240 RKUHP, Pasal 265 RKUHP, Pasal 273 RKUHP, Pasal 353 & 354 RKUHP.
6. Berhentikan Firli Bahuri sebagai ketua KPK, hadirkan Perppu atas UU KPK No. 19 Tahun 2019 serta kembalikan marwah KPK sebagai realisasi janji-janji Jokowi dalam agenda pemberantasan korupsi.
7. Mendesak pemerintah untuk memastikan jalannya Pemilihan Umum 2024 berjalan dengan Luber Jurdil.
8. Mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang presidential thereshold.
9. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk melakukan langkah prefentif untuk menanggulangi ancaman resesi.
10. Menuntut dan mendesak pemerintah mengembangkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam negeri, tanpa menjadikan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembangunan negara.
11. Menuntut pemerintah untuk memberikan afirmasi PPPK Guru berusia di atas 35 tahun dan masa mengabdi lebih dari 10 tahun, untuk diprioritaskan kelulusannya, serta mengangkat langsung guru honorer yang berusia di atas 50 tahun.
12. Menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan kualitas pendidikan, baik dari segi peningkatan kualitas guru Indonesia maupun pemerataan sarana dan infrastruktur penunjang pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
13. Menuntut pemerintah untuk mengembalikan independensi Badan Standar Nasional Pendidikan.
14. Mendesak Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba.
15. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk menghentikan kriminalisasi terhadap petani, nelayan, masyarakat adat, dan aktivis agraria.
16. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria struktura.
17. Mendesak pemerintah untuk membatalkan RUU Sisdiknas yang masih banyak polemik.
18. Mendesak pemerintah untuk mencabut aturan di dalam pemilihan rektor terkait 35 persen suara berasal dari kementerian pendidikan, karena rentan terhadap kepentingan politik.
19. Penegasan UU Pornografi sebagai regulasi hukum untuk menanggulangi konten pornografi yang berdampak pada maraknya pelecehan seksual.
2. Kepemimpinan Jokowi selama delapan tahun dipertanyakan
Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Muhammad Yuza Augusti, mengatakan saat ini Indonesia sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja.
"Hari ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja," kata dia, dalam keterangan tertulis.
Yuza menuturkan, pemerintahan Presiden Jokowi yang berkuasa selama delapan tahun, perlu dipertanyakan keberhasilannya. Menurut dia, Jokowi sebagai presiden gagal melaksanakan agenda reformasi.
"Masa kepemimpinan Presiden Jokowi selama delapan tahun perlu dipertanyakan, Presiden telah gagal melaksanakan seluruh agenda reformasi. Ini bukti nyata delapan tahun kegagalan Jokowi," ujar dia.
3. Deretan keberhasilan Jokowi
Sementara, berdasarkan catatan IDN Times, pemerintahan Jokowi telah menuntaskan beberapa hal, di antaranya penguasaan aset yang selama ini dikuasai perusahaan asing.
Kedua, pemerintah Jokowi telah menurunkan persentase tingkat kemiskinan hingga mencapai angka terendah sepanjang sejarah pada Maret 2018. Ketiga, wajib belajar menjadi 12 tahun dari sebelumnya yang hanya 9 tahun.
Keempat, pemerintahan Jokowi telah membangun infrastruktur di kawasan perbatasan seperti di NTT, Kalimantan, dan Papua. Kelima, perizinan usaha atau investasi dipermudah.
Keenam, pemerintah Jokowi juga berupaya meningkatkan daya saing dan produktivitas melalui pembangunan tol untuk konektivitas antarwilayah dalam Proyek Strategis Nasional. Ketujuh, pemberian insentif dan kredit kepada UMKM.
Pemerintahan Jokowi juga berhasil mengendalikan pandemik COVID-19 lebih cepat dari sejumlah negara. Sementara dari sisi ekonomi, pada triwulan kedua 2021 ekonomi Indonesia tumbuh 7,07 persen setelah terkontraksi minus 5,32 persen pada awal pandemik.
