Denny Indrayana Dapat Info 2 Menteri NasDem Akan Dijerat Kasus
Jakarta, IDN Times - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana kembali mengkritisi pernyatan Presiden Joko "Jokowi" Widodo soal cawe-cawe jelang Pemilu 2024.
Dia lantas mengungkap adanya informasi yang diterima terkait adanya upaya intervensi Jokowi yang diduga menyasar ke Partai Nasional Demokrat (NasDem). Usai Sekretaris Jenderal (Sekjen) NasDem Johnny G Plate yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), kata Denny, ada dua menteri NasDem lainnya akan dijerat kasus.
Kedua menteri yang juga kader NasDem itu disebut akan dijeratkan kasus dugaan pidana narkoba dan korupsi.
"Informasi terakhir, Partai Nasdem kembali digoyang dan diserang. Kali ini yang dijadikan sasaran tembak adalah dua menteri kader nasdem lainnya di kabinet. Menteri SYL akan dijeratkan dugaan pidana narkoba, sedangkan Menteri SN dijerat dengan dugaan kasus korupsi," ucap dia dalam keterangannya, Sabtu (3/5/2023).
1. Hukum tidak boleh diskriminatif
Denny Indrayana mengatakan hukum seharusnya tidak boleh diterapkan diskriminatif, memilih, dan memilah kasus. Dia lantas menyinggung soal upaya 'memukul' lawan oposisi sambil merangkul kawan koalisi.
"Hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, diterapkan tidak adil, akan menjadi penyebab hancurnya suatu bangsa," tutur dia.
"Dalam suatu hadist, Rasulullah Muhammad SAW diriwayatkan marah Ketika sorang sahabat mengusulkan pengurangan hukuman kepada anak kepala suku Makhzumiyah. Rasulullah bersabda penyebab binasa dan hancurnya suatu bangsa adalah karena hukum yang diterapkan secara diskriminatif," lanjut Denny .
2. Denny sebut ada upaya memperalat kasus hukum hingga jegal pencalonan Anies
Denny Indrayana juga menilai cawe-cawe politik yang dilakukan Jokowi memperalat kasus hukum demi kepentingan kekuasaan. Menurutnya, ada upaya membubarkan pihak oposisi yang arah politiknya tidak sejalan dengan Jokowi.
"Sambil menjegal pencalonan Anies Baswedan. Ini sangat berbahaya, dan sebagaimana diingatkan Rasulullah, bisa mendorong Indonesia ke jurang kehancuran," imbuh dia.
3. Istana jelaskan soal cawe-cawe Jokowi
Sementara itu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan cawe-cawe yang dimaksud Jokowi adalah ingin memastikan Pemilu 2024 berjalan secara demokratis, jujur, dan adil.
"Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat," ujar Bey dalam keterangannya, Selasa (30/5/2023).
Bey menerangkan, Presiden Jokowi juga ingin proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dikawal oleh presiden setelahnya. Jokowi berharap seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara baik dan menerima hasil yang terjadi.
"Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih," kata dia.
Selain itu, Jokowi juga menyampaikan kepada para pemimpin redaksi untuk menyajikan informasi dan berita yang berkualitas tentang pemilu. "Sehingga akan memperkuat kemampuan pemerintah untuk mencegah berita bohong/hoaks, dampak negatif AI, hingga black campaign melalui media sosial/online," ucap dia.
Bey menerangkan, Presiden Jokowi menghormati dan menerima pilihan rakyat. Oleh karena itu, Jokowi memastikan tak ikut campur dalam penentuan capres-cawapres.
"Presiden akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya," ujar dia.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.
