Diajak Ngopi oleh Prabowo, Anies: Anggaran Jangan Dibahas Tertutup
Jakarta, IDN Times - Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan mengaku bersedia untuk diajak bertemu oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membahas mengenai isu pertahanan. Namun, kata Anies, publik harus tahu soal pertemuan tersebut. Pembahasan mengenai anggaran pertahanan pun harus di hadapan publik.
"Jadi, kan yang dibahas adalah kebijakan yang disusun menggunakan uang dari pajak rakyat. Sehingga, pembahasan pemanfaatan uang rakyat harus di depan rakyat," ungkap Anies di Provinsi Gorontalo pada Senin (8/1/2024).
Sementara, menurutnya forum debat pada Minggu malam kemarin adalah tempat untuk menjelaskan bahwa sesempit apapun waktu yang ada maka harus dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan. Rakyat pun, kata dia, pasti ingin mendengar.
"Nanti, ada penjelasan tambahan lewat doorstop seperti saat ini ya boleh-boleh saja. Tapi, kesempatan menjelaskan harus digunakan. Ini bukan obrolan antar pribadi. Tapi, ini obrolan terkait kebijakan sehingga harus dilakukan di depan banyak orang," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Ia menambahkan diskusi bersifat kebijakan sangat memungkinkan untuk disampaikan di ruang terbuka. Anies memahami tak semua bisa disampaikan terkait pembelian alutsista. Namun, menyangkut anggaran pertahanan harus disampaikan secara terbuka.
"Jadi, terkait anggaran tetap harus diceritakan (ke publik)," katanya.
1. Anies bantah kritik kebijakan Menhan dipicu motif pribadi
Lebih lanjut, Anies juga menyebut bahwa kritik-kritiknya yang tajam ke capres nomor urut 2, Prabowo Subianto bukan didorong karena motif persoalan pribadi. Sebelumnya, banyak yang mengaitkan bahwa kritik Anies lantaran di debat putaran pertama, Prabowo mengungkit-ungkit jasanya saat mengusung mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu di Pilkada DKI Jakarta.
"Ini bukan persoalan pribadi. Ini adalah soal keselamatan dan keamanan bangsa. Karena itu lah kami sampaikan fakta-fakta mengapa kita harus melakukan perubahan. Ketika di situ, kami tunjukkan apa saja yang selama ini menjadi masalah. Justru karena itu lah kami akan melakukan koreksi," kata Anies.
Ia juga menyebut ingin menghadirkan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika. Anies sempat mengutip pernyataan Jenderal Sudirman saat masih hidup 'hendaknya perjuangan kita berdasarkan pada kesucian.'
"Maka untuk urusan etika, jangan kita lakukan kompromi. Karena ketika memimpin sebuah mekanisme pertahanan angkatan perang maka etika itu nomor satu. Itu lah sebabnya mengapa kami betul-betul memastikan ini harus dijunjung tinggi," tutur dia lagi.
Salah satu kritik yang disampaikan oleh Anies yakni terkait kepemilikan lahan Prabowo yang sangat luas. Ia menyebut Prabowo memiliki luas lahan mencapai 340 ribu hektar dan tersebar di beberapa provinsi di Indonesia.
Namun, baru separuh prajurit TNI yang kini menghuni rumah dinas. Sisanya, justru masih mengontrak rumah dan tinggal di kost.
2. Anies tak sempat bersalaman dengan Prabowo
Sementara, pada Minggu malam, Anies ditanya oleh para jurnalis apakah sempat bersalaman dengan Prabowo usai menyampaikan pernyataan penutup. Ia pun tak menampik tidak bersalaman dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu.
"Sebab, sesudah selesai acara, saya mencari (Prabowo) tapi (Prabowo) sudah tidak ada. Jadi, tidak tahu ke mana harus salaman," kata Anies.
Di sisi lain, Prabowo juga tak membantah ia tak menyalami Anies. Tetapi, menurutnya sebagai tokoh politik yang lebih senior, Anies yang harus mendatanginya. Bukan sebaliknya.
"Dia gak datang ke saya. Saya lebih tua, saya lebih senior dari dia," kata Prabowo.
3. Anies minta Prabowo sebaiknya jawab mengapa tetap memilih Gibran sebagai cawapresnya
Di acara itu, Anies turut mengomentari pernyataan keras Prabowo yang menyatakan bahwa ia tak pantas berbicara etika. Karena menurut Prabowo, selama sesi debat putaran ketiga, kata-kata Anies dianggap menghasut dan memecah belah rakyat Indonesia.
Anies pun meminta Prabowo untuk menjelaskan mengapa tetap memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. Padahal, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah menyatakan hakim yang menyidangkan gugatan itu, melanggar kode etik secara berat.
"Jadi, kalau tidak mampu menjawab dan tidak bisa menjawab ya jangan salahkan penanya. Jawab saja pertanyaannya. Sama kayak saya ditanya oleh teman-teman media, masak saya larang media buat tanya? Jawab saja. Justru pertanyaan itu, pertanyaan yang kita semua harapkan jawabannya," kata Anies.
Sebab, ketika memimpin sebuah negara dan pemimpin itu memiliki latar belakang di bidang pertahanan, maka harus memiliki standar etika yang tinggi.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.
