Pemda Diminta Patungan Rp5 Triliun untuk MBG, Bima Arya: Tak Wajib
- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) menyatakan tidak wajib bagi pemerintah daerah untuk menyumbang APBD untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- APBD tiap daerah berbeda, yang fiskalnya lemah tidak diwajibkan, namun yang kuat seperti Kabupaten Badung di Bali bisa mengalokasikan dana.
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, mengatakan, pemerintah daerah tidak wajib menyumbang APBD untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian sempat meminta pemda menyumbang APBD sebesar Rp5 triliun untuk program MBG. Bima mengatakan, kontribusi tersebut bergantung pada kapasitas fiskal masing-masing daerah.Â
"Tidak wajib, tapi sangat sesuai, sangat tergantung kepada kapasitas fiskal di daerah. Itu poin utamanya," kata Bima Arya, Senin (20/1/2025).
1. Alokasi APBD untuk makan bergizi gratis tidak wajib
Salah satu siswa di SD makan lahap saat MBG. (IDN Times/Teri). Dia mengatakan, APBD tiap daerah tidak sama sehingga bagi daerah yang fiskalnya lemah, kata dia, hal itu tidak menjadi kewajiban.
"Tapi bagi yang kapasitas fiskalnya kuat seperti Kabupaten Badung di Bali dan beberapa tempat lainnya, memungkinkan mengalokasikan itu, maka silakan. Silakan dialokasikan," katanya.
2. Pemerintah pusat tidak mungkin memaksakan
Inin Nastain IDN Times/ Siap menyantap MBG Dia mengakui, pemerintah daerah mempunyai prioritas dan kebutuhan pembangunan sehingga tidak mungkin memaksakan semua termasuk kewajiban anggaran untuk Makan Bergizi Gratis.
"Ya gak mungkin lah, semuanya dipaksa tanda kutip, ya, untuk mensubsidi. Karena kita memahami, dalam era otonomi daerah ini, ada prioritas daerah, ada visi-misi kepala daerah yang harus dilakukan sinkronisasi," kata dia
3. Program untuk bangkitkan ekonomi
Ilustrasi siswa menikmati paket MBG yang dibagikan pemerintah. IDN Times/ Bramanta Pamungkas Bima Arya mengatakan, program Makan Bergizi Gratis ada beberapa model kemitraan dengan Badan Gizi Nasional yang berujung ke kesehatan, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Sebetulnya kan begini, ini adalah program yang bisa memberikan bangkitan ekonomi bagi daerah-daerah juga. Itu fokus utamanya, daerah itu bisa pertumbuhan ekonominya tinggi," kata dia.
