DPR Imbau Pimpinan dan Dewas KPK Jangan Ada Sesi Doorstop Media
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman memberikan imbauan kepada pimpinan maupun dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meniadakan sesi wawancara doorstop dengan awak media.
Politikus Gerindra itu menilai, lebih baik jajaran KPK menggelar konferensi pers resmi dan hanya memaparkan sesuai dengan agenda tersebut. Mereka diminta untuk tidak menjawab isu lain di luar materi jumpa pers.
Habiburokhman lantas memberikan contoh, ketika pimpinan maupun dewas KPK menghadiri acara diskusi. Kemudian mereka menyampaikan keterangan yang menimbulkan multitafsir dan berpotensi membuat kegaduhan.
"Kalau perlu menurut saya, level pimpinan dan dewas itu konferensi persnya harus konferensi pers resmi, jangan ada doorstop pak. Diingatkan juga, karena ini terkait penegakan hukum. Hakim saja aku hanya diperbolehkan bicara melalui putusannya," kata dia saat menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Dewas KPK, Benny Mamoto di ruang rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).
"Kalau zaman dulu nggak ada setahu saya, makanya di zaman dulu lebih tertib dalam konteks komunikasi. Sekarang, hadir di seminar tiba-tiba didoorstop bicara soal perkara. Ini (buat) apakah pimpinan maupun dewas ya. Yang mempunyai efek terkadang damage yang luar biasa," sambung dia.
Habiburokhman berpandangan, seharusnya dewas dan pimpinan KPK lebih baik berbicara dengan kebijakan dan tindakan nyata terkait ugas pokok serta fungsinya.
Ia juga mengusulkan, saat memberikan keterangan pers lebih baik diserahkan kepada juru bicara. Dengan catatan, juru bicara tersebut berbicara sesuai konteks yang dibahas, bukan membahas isu lain.
"Jadi kalau mau memberikan keterangan pers misalnya ditunjuk saja, misalnya jubir resmi dan hanya berbicara apa yang ditugaskan oleh institusinya, bukannya menyampaikan apa pendapatnya," tuturnya.
Selain itu, Habiburokhman juga menyoroti kegaduhan yang muncul antara pimpinan dan dewas KPK yang terjadi lantaran kebanyakan menyampaikan pernyataan di media.
Padahal kedua belah pihak bisa menyelesaikan masalah yang terjadi secara internal, bukan dengan saling melontarkan sindiran dalam wawancara bersama jurnalis.
"Saya pikir kita capek periode kemarin itu antara pimpinan dan dewas seolah berbalas pantun di media. Ada seperti saling sindir saling perang statement. Kenapa nggak masing-masing jalankan saja implementasikan sikapnya melalui kebijakan-kebijakan di institusi masing-masing. Kalau mau panggil ya tinggal panggil," imbuh dia.
