DPR: Jangan Sampai Kasus Jiwasraya Terulang di Tapera
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron meminta pemerintah meninjau ulang program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Tapera yang akan menggunakan skema iuran 3 persen untuk pekerja swasta itu mendapatkan penolakan dari publik karena dinilai memberatkan.
Herman menilai, sebaiknya pemerintah memberikan perhatian terhadap masyarakat kelas menegah ke bawah.
“Langkah terbaik adalah Pemerintah meninjau ulang dan kemudian merivisi mana yang diberatkan, mana yang harus memberikan rasa keadilan, mana pula yang tentu ini harus menjadi mandatoris,” kata Herman dalam keterangannya, di Jakarta Jumat (31/5/2024).
1. DPR ingatkan jangan sampai kasus Jiwasraya terulang lagi
Ketua DPP Partai Demokrat itu mengingatkan, jangan sampai kasus-kasus fraud yang terjadi sebelumnya kembali terulang sebagaimana kasus Jiwasraya, di mana dana pensiunan Asabri dan Taspen malah berujung pada permasalahan hukum.
Lebih lanjut, pengumpulan dana publik ini harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan pruden.
2. Bamsoet minta pemerintah tunda Tapera
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo juga sempat meminta agar pemerintah menunda kebijakan Tapera yang banyak dikeluhkan di kalangan masyarakat.
“Saran saya supaya tidak jadi pro kontra di-hold dulu sambil dilakukan sosialisasi baru kemudian dilakukan kembali," kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu menyarankan sebaiknya pemerintah mengkaji ulang wacana kebijakan tapera. Iuran itu dinilai memberatkan pekerja di tengah terjadinya penurunan daya beli ekonomi.
Iuran tapera membuat pendapatan riil masyarakat semakin kecil. Ia juga meminta pemerintah menghitung daya beli masyarakat yang kian hari terus menurun.
3. DPR bakal panggil pemerintah soal rencana penerapan Tapera
Sementara, Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan, DPR akan memanggil pemerintah dan pihak terkait untuk meminta penjelasan soal wacana kebijakan Tapera yang banyak dikeluhkan para pegawai swasta.
Cak Imin mengatakan, DPR akan mengevaluasi wacana kebijakan Tapera agar tidak membuat letupan baru bagi perekonomian Indonesia.
Ketua Umum DPP PKB itu menilai, wacana kebijakan tapera ini sangat memberatkan masyarakat, khususnya kalangan menengah di tengah ketidakberdayaan ekonomi.
