DPR Sebut Anggaran MBG Turun Jadi Rp174 Triliun dalam RAPBN 2027
- Banggar DPR RI memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis turun dari Rp268 triliun menjadi Rp174 triliun dalam RAPBN 2027, menyesuaikan jumlah titik layanan dan penerima manfaat.
- Ketua Banggar Said Abdullah menegaskan penurunan sekitar 35 persen ini disesuaikan dengan kebutuhan 21 ribu titik SPPG dan 84 juta siswa penerima program.
- Pemerintah dan DPR menekankan bahwa penyesuaian anggaran bukan pemangkasan, melainkan hasil evaluasi agar tata kelola serta kualitas gizi peserta didik tetap terjaga.
Jakarta, IDN Times - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memastikan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami penurunan menjadi Rp174 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengatakan, penurunan tersebut disesuaikan dengan jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total 21 ribu titik dan penerima manfaat program tersebut.
"Kita ingin melihat dulu dari 27 ribu titik SPPG, seharusnya itu kan 21 ribu kebutuhannya. Oke, satu. Kemudian yang kedua, kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita," kata Said di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2026).
"Sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun," imbuh dia.
Berdasarkan perhitungan, penurunan dari Rp268 triliun menjadi Rp174 triliun berarti berkurang sekitar Rp94 triliun atau sekitar 35 persen dari alokasi sebelumnya.
Kendati demikian, Said mengatakan, adanya penyesuaian anggaran Program MBG tidak boleh mengorbankan kualitas layanan yang diterima para peserta didik. Menurut Said, fokus utama pemerintah dan DPR bukan semata pada besaran anggaran, melainkan memastikan tata kelola program berjalan baik serta kualitas gizi yang diterima anak-anak tetap terjaga.
"MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa. Tapi ketika turun, 'Lah, kok turun?' Bukan. Tapi yang penting menjaga kualitas—nah, yang pertama tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga," kata politikus PDIP itu.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, potensi berkurangnya kebutuhan anggaran MBG bukan merupakan pemangkasan program. Menurutnya, pemerintah hanya melakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan di lapangan.
"Bukan pemangkasan, tetapi dari hasil perhitungan kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program Makan Bergizi Gratis ini," ujar Prasetyo.
