Gibran Hormati Kabinet Bayangan, Soroti Kritik Objektif-Berbasis Data
- Wapres Gibran Rakabuming menghormati Kabinet Bayangan dan menegaskan kritik serta pengawasan publik adalah hak warga dalam demokrasi.
- Gibran meminta pengawasan disampaikan objektif, berbasis data, dan berorientasi solusi agar menjadi bahan evaluasi kebijakan pemerintah.
- Kabinet Bayangan beranggotakan 15 akademisi dan masyarakat sipil menyiapkan dialog, kunjungan kampus, penggalangan dana publik, serta rapor dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka merespons kemunculan Kabinet Bayangan yang dibentuk oleh sejumlah akademisi, peneliti, dan masyarakat sipil. Gibran menegaskan pemerintah menghormati setiap bentuk partisipasi publik dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan.
Menurutnya, keberadaan pengamat, akademisi, awak media, hingga inisiatif anak muda merupakan bagian dari dinamika demokrasi.
"Saya menghormati setiap hasil survei, kajian, maupun analisis yang disampaikan oleh lembaga-lembaga yang kredibel. Saya juga menghormati setiap bentuk partisipasi masyarakat, termasuk pengamat, akademisi, awak media, serta inisiatif anak-anak muda dalam menyampaikan masukan maupun membentuk kabinet bayangan," kata Gibran dalam keterangan tertulis yang dirilis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden pada Rabu (29/7/2026).
1. Semua warga berhak kritik pemerintah
Gibran menilai kritik dan pengawasan terhadap pemerintah merupakan hak setiap warga negara. Ia menyebut, partisipasi masyarakat dalam mengawal pemerintahan menjadi bagian penting dari kehidupan demokrasi.
"Dalam negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik, dan ikut mengawal jalannya pemerintahan. Semua itu merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat," ujarnya.
2. Kritik objektif dan berbasis data
Meski membuka ruang terhadap kritik, Gibran memberikan catatan mengenai bentuk pengawasan publik yang menurutnya dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah. Ia berharap pengawasan dilakukan secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi. Dengan demikian, kritik yang disampaikan tidak berhenti pada penilaian terhadap kinerja pemerintah, tetapi juga dapat menjadi masukan untuk memperbaiki kebijakan.
"Karena itu, selama pengawasan publik disampaikan secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi, saya memandangnya sebagai bahan evaluasi yang baik bagi jalannya pemerintahan," kata Gibran.
Menurutnya, pemerintah memiliki tugas untuk terus melakukan perbaikan, memperluas ruang mendengar aspirasi masyarakat, dan memastikan kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat.
"Karena tugas pemerintah adalah bekerja dengan lebih baik, mendengar lebih banyak, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," ujarnya.
3. Gibran ingin kepercayaan publik dijaga lewat kerja nyata
Gibran menilai keterbukaan terhadap pengawasan publik dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
"Dengan semangat itulah, kualitas tata kelola pemerintahan akan terus meningkat, demokrasi Indonesia akan semakin matang, dan kepercayaan publik dapat terus dijaga melalui kerja nyata, keterbukaan, serta akuntabilitas," ujar Gibran.
Sebelumnya, sejumlah akademisi, peneliti dan masyarakat sipil yang menjadi anggota di dalam Kabinet Bayangan resmi menggelar rapat kabinet perdana di area Cikini, Jakarta Pusat pada Senin (27/7/2026). Total ada 11 dari 15 anggota kabinet yang ikut hadir.
Kabinet Bayangan ini merupakan salah satu alternatif kanal penyampaian aspirasi yang sudah tersumbat. Kehadiran mereka untuk menjadi pengawas melekat terhadap menteri yang menjadi mitranya. Rapat perdana Kabinet Bayangan digelar secara sederhana dan dapat disaksikan oleh awak media.
"Semua menteri memiliki basis atau pegangan terhadap konstitusi, ke arah itu lah Kabinet Bayangan ini hendak didirikan, sebagai checks and balances untuk pemerintahan yang sedang bekerja," ungkap akademisi dari Universitas Andalas, Feri Amsari, yang juga menjabat Menteri Sekretaris Negara.
Ia tak menampik format kabinet bayangan lazim diterapkan di sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan parlemen. Sedangkan sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensial. Meski begitu, Feri mengatakan saat ini sistem tata negara sudah dikacaukan lebih dulu oleh negara.
"Sebagai contoh, ada Wakil Ketua DPR yang melaporkan hasil kerja DPR ke pejabat eksekutif. Ada pula menteri-menteri yang melapor kepada Wakil Ketua DPR. Ada DPR yang jadi penunggu tamu ketika kabinet disusun. Jadi, pada praktiknya di sini juga sudah ada rasa parlementer. Lalu, kami pikir kenapa tidak ada mekanisme yang sama, seolah-olah kabinet parlementer sedang bekerja," tutur dia.
Namun, kabinet parlementer itu, kata Feri, memiliki tujuan baik yakni menjadi pesaing positif terhadap kinerja pemerintah.
Lebih lanjut, pria yang juga menjadi salah satu pemeran utama di film dokumenter Dirty Vote itu mengungkapkan, ada empat program yang bakal dilakukan Kabinet Bayangan dalam waktu dekat. Pertama, Kabinet Bayangan akan membuka dialog dengan banyak pihak, termasuk dengan Istana.
"Kami juga akan membuka dialog dengan publik luas," kata Feri.
Kabinet Bayangan telah menyiapkan mekanisme seolah-olah debat parlemen antara anggota kabinet dengan orang-orang yang ingin menanyakan lebih jauh mengenai program yang seharusnya dikerjakan oleh negara.
Program kedua, Kabinet Bayangan akan berkeliling ke sejumlah kampus di daerah-daerah. "Kami akan berdialog dengan teman-teman mahasiswa mengenai program yang seharusnya dikerjakan oleh pemerintah," tutur dia.
Program ketiga, Kabinet Bayangan bakal melakukan pemungutan dana publik atau crowd funding untuk mengeksekusi program-program yang tak mampu dikerjakan oleh pemerintah. Meskipun itu program yang kecil dan tak membutuhkan dana yang besar.
"Misalnya ada sekolah yang murid-murid dan gurunya harus nyeberang, maka kami akan berpikir bagaimana membangun sesuatu atas dasar dana publik. Kalau selama ini pemerintah sudah memungut pajak tapi gagal melakukan sesuatu, kami ingin membuktikan bahwa kerja negara mudah kok kalau niatnya baik," imbuhnya.
Program keempat, Kabinet Bayangan akan meluncurkan rapor kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. "Rapor ini disusun dalam perspektif checks and balances yang kami lakukan. Kami akan lengkapi data dan bukti," katanya.
Saat ini jumlah anggota Kabinet Bayangan mencapai 15 orang. Sedangkan jumlah menteri di Kabinet Merah Putih berjumlah tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan jumlah anggota Kabinet Bayangan, yakni 48. Itu pun bisa bertambah lebih gemuk, lantaran Prabowo juga membuka posisi wakil menteri di kabinetnya.
Salah satu inisiator pembentuk Kabinet Bayangan, Ahmad Jilul Qur'ani, pihaknya turut mengkritisi lewat jumlah anggota kabinet yang ramping. Selain itu, pemilihan anggota Kabinet Bayangan juga didasari lewat penelusuran rekam jejak dan meritokrasi.
Berikut perbandingan formasi anggota Kabinet Bayangan dan Kabinet Merah Putih:
Menteri Sekretaris Negara: Feri Amsari, counterpart: Menteri Sekretaris Negara (Prasetyo Hadi), Kepala Staf Presiden (Dudung Abdurachman) dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Muhammad Qodari)
Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Negara: Armand Suparman, counterpart: Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian), Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Djamari Chaniago), Kapolri (Listyo Sigit Prabowo), dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Yandri Susanto)
Menteri Luar Negeri: Shofwan Al-Banna Choiruzzad, counterpart: Menteri Luar Negeri (Sugiono)
Menteri Pertahanan: Curie Maharani, counterpart: Menteri Pertahanan (Sjafrie Sjamsoeddin)
Menteri Hak Perempuan dan Kelompok Marginal: Khoirunnisa Nur Agustyati, counterpart: Menteri PPPA (Arifatul Choiri Fauzi) dan Menteri HAM (Natalius Pigai)
Menteri Hukum dan Kebijakan Negara: Yance Arizona, counterpart: Menteri Koordinator Bidang Hukum (Yusril Ihza Mahendra), Menteri Hukum (Supratman Andi Agtas), Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Agus Andrianto), Menpan RB (Rini Widyantini) dan Jaksa Agung (ST Burhanuddin)
Menteri Perekonomian: Media Wahyudi Askar, counterpart: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Airlangga Hartarto), Menteri Perindustrian (Agus Gumiwang), Menteri Investasi dan Hilirisasi (Rosan Roeslani), Menteri UMKM (Maman Abdurahman), Menteri Koperasi (Ferry Juliantono), Menteri Perdagangan (Budi Santoso), BP BUMN (Donny Oskaria), Menteri Pariwisata (Widiyanti Putri Wardhana), Menteri Ekonomi Kreatif (Teuku Rifky)
Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran: Bhima Yudhistira Adhinegara, counterpart: Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa)
Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim: Iqbal Damanik, counterpart: Menteri Lingkungan Hidup (Jumhur Hidayat), Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia), Menteri Kehutanan (Raja Juli Antoni), dan Menteri ATR (Nusron Wahid)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Iman Zanatul Haeri, counterpart: Mendikdasmen (Abdul Mu'ti), Mendiksaintek (Brian Yuliarto), Menteri Kebudayaan (Fadli Zon), dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Pratikno)
Menteri Riset, Teknologi dan Digital: Nenden Sekar Arum, counterpart: Menteri Saintek (Brian Yuliarto) dan Menkomdigi (Meutya Hafid)
Menteri Kesehatan: Irma Hidayana, counterpart: Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin)
Menteri Sosial dan Layanan Dasar: Nabiyla Risfa Izzati, counterpart: Menteri Sosial (Saifullah Yusuf), Menko Pemberdayaan Masyarakat (Muhaimin Iskandar), Menteri Kependudukan/BKBN (Wihaji), Menteri Ketenagakerjaan (Yassierli), Menteri Pekerja Migran (Mukhtarudin), Menteri PU (Doddy Hanggodo), Menteri Perumahan (Maruarar Sirait)
Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan: Isnawati Hidayah, counterpart: Menteri Koordinator Bidang Pangan (Zulkifli Hasan), Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman), Menteri Kelautan dan Perikanan (Wahyu Trenggono), Kepala Badan Gizi Nasional (Sudaryono)
Sekretaris Kabinet: Ahmad Jilul QF, counterpart: Sekretaris Kabinet (Teddy Indra Wijaya)
