GMNI Malang Unjuk Rasa Tuntut PPKM Dihentikan
Malang, IDN Times - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Malang melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Malang, Jumat (20/8/2021). Ada beberapa tuntutan yang disuarakan mahasiswa tersebut. Utamanya tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dianggap tak maksimal. Bahkan PPKM dinilai justru mempersulit masyarakat.
1. PPKM dinilai tak selesaikan masalah
Ketua DPC GMNI Malang, Alan Landi mengatakan selama ini pemerintah tidak benar-benar serius memikirkan nasib rakyatnya. Hal itu terbukti saat penerapan PPKM yang tak diikuti dengan solusi pasti. Terutama untuk rakyat miskin yang selama ini hanya menjadi korban kebijakan saja tanpa ada solusi nyata. Terlebih masih banyak masyarakat yang ketika hari itu tidak keluar bekerja, maka mereka tidak mendapat penghasilan.
"Ini yang tidak terpikirkan oleh pemerintah. Karena tidak semua masyarakat Indonesia tetap bekerja sat di rumah saja. Pedagang, sopir angkot hingga pekerja lepas tentu kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari jika mereka tidak boleh bekerja," terangnya Jumat (20/8/2021).
2. Pemerintah harus pastikan kebutuhan rakyat terpenuhi
Alan mengatakan, pemerintah boleh saja mengeluarkan kebijakan PPKM ataupun lainnya. Tetapi pemerintah harus juga memastikan bahwa kebutuhan rakyat benar-benar terpenuhi. Agar ketika mereka di rumah saja, ada jaminan bahwa hidup mereka ditanggung pemerintah.
"Jangan sampai hanya karena harus menjalankan kebijakan pemerintah, mayarakat justru seolah terjebak dalam situasi sulit. Terlebih mereka masih harus memenuhi kebutuhan sehari-hari," tambahnya.
3. Kritik kebijakan vaksin yang dinilai tak adil
Tak hanya itu saja, Alan juga menyampaikan kritikan terhadap program vaksinasi yang ditetapkan pemerintah. Utamanya terkait kebijakan mewajibkan memiliki sertifikat vaksin untuk bisa melakukan aktivitas perjalanan. Menurutnya hal tersebut sangatlah tidak adil, lantaran tak semua masyarakat bisa mendapatkan vaksin. Mereka yang tak lolos screening kesehatan awal tidak direkomendasikan dilakukan vaksinasi.
"Kalau bepergian harus membawa kartu vaksinasi tentu ini ada diskriminasi bagi mereka yang tidka bisa ikut vaksin karena memiliki penyakit bawaan dan lainnya. Tentu ini bukan solusi yang tepat," katanya.
4. Harus ada pengawasan ketat pada setiap kebijakan
Terlepas dari itu, Alan meminta pemerintah benar-benar mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan. Agar pelaksanaannya bisa maksimal. Terutama untuk kebijakan yang berkaitan langsung dengan rakyat. Pengawasan ketat juga bisa meminimalisir oknum nakal yang memanfaatkan situasi sulit masyarakat untuk keuntungan pribadi. Termasuk juga harus mempertimbangkan lagi kebijakan-kebijakan yang tidak sepenuhnya bagus untuk rakyat.
"Kami menilai bahwa pemerintah gagal menangani wabah COVID-19 ini. Buktinya meskipun vaksin sudah digencarkan, tetapi kasus diberapa wilayah justru malah meningkat," pungkasnya.
