HNW Minta Prabowo Tak Buru-buru Bicara Hubungan dengan Israel
- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid kritisi pernyataan Prabowo tentang pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel jika mengakui kemerdekaan Palestina.
- HNW meminta Prabowo lebih fokus memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menolak normalisasi hubungan dengan Israel tanpa syarat.
- HNW menegaskan opsi mengakui Israel sebagai negara bisa dipertimbangkan setelah syarat-syarat utama terpenuhi.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritisi pernyataan Presiden Prabowo tentang pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel jika mengakui kemerdekaan Palestina. HNW memahami, pernyataan itu bentuk implementasi dari solusi dua negara (two state solution) demi mengakhiri konflik Israel-Palestina.
HNY mengingatkan, solusi yang diusulkan negara-negara Arab itu selalu ditolak Israel. Oleh karena itu, HNW meminta Prabowo lebih fokus memperjuangkan kemerdekaan Palstina.
Menurutnya, pernyataan rencana pembukaan hubungan diplomatik itu tak buru-buru disampaikan. Setidaknya, sampai kemerdekaan Palestina betul-betul terealisasi.
“Solusi dua negara ini memang bukan suatu hal yang baru. Sejak tahun 2002 sudah dimunculkan, tetapi sejak saat itu sampai sekarang Israel selalu menolak two state solution" itu," kata HNW dalam keterangannya, Jumat (30/5/2025).
Konsensus Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab di Kairo pada akhir Maret menolak genosida oleh Israel atas Gaza. KTT juga menolak proposal Trump untuk relokasi warga Gaza.
Sebaliknya, KTT Liga Arab mendukung Palestina merdeka dengan ibukota Yerusalem Timur, sebagaimana keputusan KTT Luar biasa OKI akhir 2023 di Istanbul, sekalipun seruan itu ditolak Israel apalagi dengan batas teritorial negara Palestina adalah kawasan sebelum pendudukan Israel tahun 1967.
1. Publik tak mau Prabowo terkena tipu daya Israel
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu menyampaikan, publik tak ingin Presiden Prabowo tertipu muslihat Israel. Apalagi, kata dia, Israel terkenal tak menghormati norma dan keputusan lembaga internasional.
Israel sering kali menentang Mahkamah Internasional (International Court of Justice), Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court). Bahkan banyak Resolusi PBB yang tidak dipatuhi Israel.
Israel juga sangat dikenal sebagai pihak yang mudah mengingkari kesepakatan termasuk kesepakatan gencatan senjata terakhir dengan kelompok pejuang Hamas.
“Publik tentu tidak ingin Presiden Prabowo jadi korban Israel. Misalnya hari ini Israel menyatakan dukungan kepada Palestina sebagai negara merdeka, dan kemudian Presiden Prabowo menyatakan mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik, tapi besoknya lagi Israel mengulangi lagi tidak komitmennya dengan kembali menyerang dan menjajah Palestina," kata dia.
HNW menyampaikan, beberapa negara Arab sudah melakukan normalisasi dengan dalih mewujudkan Palestina merdeka, tetapi hasilnya nihil. Palestina tak kunjung merdeka, Israel malah mendapat legitimasi memperluas kekuasaan dan jajahannya.
2. RI jangan mau Palestina jadi negara boneka Israel
Menurut HNW, pernyataan Prabowo yang mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel asal mengakui Palestina itu harus digarisbawahi. Palestina tak boleh menjadi negara boneka Israel.
Palestina harus menjadi negara merdeka dan berdaulat penuh. Seperti cita-cita perjuangan Palestina yang disetujui Liga Arab dan OKI, layaknya negara merdeka anggota penuh PBB lain.
Di sisi lain, wacana two state solution tetap memberlakukan keputusan lembaga-lembaga internasional yang sudah didukung secara resmi oleh Indonesia, agar Israel meninggalkan wilayah pendudukannya di Palestina.
HNW menegaskan, opsi mengakui Israel sebuah negara bisa dipertimbangkan setelah syarat-syarat utama tersebut terealiasasi.
“Itu hal mendasar yang tentu menjadi komitmen Presiden Prabowo melanjutkan komitmen Presiden-Presiden RI sebelumnya, dan hanya dengan begitulah utang Indonesia berupa kemerdekaan Palestina benar-benar akan terbayar,” kata dia.
3. RI siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat, asalkan Israel juga mengakui Palestina.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam joint statement bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).
"Indonesia sudah menyampaikan, begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel," ujar Kepala Negara.
Prabowo menuturkan, di berbagai tempat dan forum, dia kerap menyampaikan sikap Indonesia, di mana mereka memandang penyelesaian two-states solution.
Kemerdekaan bagi bangsa Palestina disampaikan Kepala Negara merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar.
"Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya," ujar dia.
