Istana: Tidak Ada Rencana Reshuffle 14-15 Agustus Seperti Isu Beredar
- Koordinator Staf Khusus Presiden menegaskan tidak ada agenda reshuffle kabinet pada 14 atau 15 Agustus 2024, hal itu hanya isu belaka.
- Pengangkatan atau pemberhentian menteri merupakan hak prerogratif Presiden Joko Widodo yang dapat dipergunakan jika diperlukan.
- Presiden Jokowi tak menampik beredarnya isu akan me-reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju, terutama dari PDI Perjuangan dan NasDem.
Jakarta, IDN Times - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menegaskan tidak ada agenda reshuffle pada 14 atau 15 Agustus 2024. Menurutnya, hal itu hanya isu.
"Tidak ada rencana atau tidak ada agenda reshuffle kabinet pada tanggal 14 atau 15 Agustus 2024, seperti isu yang beredar," ujar Ari kepada IDN Times, Rabu (14/8/2024).
Ari menerangkan, pengangkatan atau pemberhentian menteri merupakan hak prerogratif Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Dia menyebut, hal itu juga sudah disampaikan Presiden Jokowi secara langsung.
"Seperti yang telah disampaikan Bapak Presiden ke media, 13 Agustus 2024 di IKN, bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri adalah hak prerogatif Presiden yang dapat dipergunakan jika diperlukan," ucap dia.
1. Jokowi tegaskan punya hak prerogratif ganti menteri dan wakil menteri
Sebelumnya, Presiden Jokowi tak menampik beredarnya isu akan me-reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju. Jokowi mengatakan, reshuffle bisa saja terjadi apabila diperlukan.
"Kalau diperlukan, saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan, saya punya hak prerogratif," ujar Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (13/8/2024).
2. Muncul isu menteri dari PDIP dan NasDem akan kena reshuffle
Diketahui, jelang peringatan HUT ke-79 RI, muncul isu Presiden Jokowi akan me-reshuffle menteri dari PDI Perjuangan dan NasDem. Jokowi tidak menampik saat ditanya mengenai isu reshuffle dalam waktu dekat.
PDI Perjuangan memiliki jumlah menteri paling banyak di Kabinet Indonesia Maju. Tak heran, sebab PDI Perjuangan merupakan partai "rumah" Jokowi sebelum akhirnya dianggap bukan kader banteng lagi, karena mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Tercatat, ada sembilan menteri dan wakil menteri yang berasal dari partai banteng moncong putih itu.
Mereka adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono; Menteri Sosial, Tri Rismaharini; Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki.
Kemudian, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Bintang Ayu Darmawati; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas; Sekretaris Kabinet Pramono Anung; Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo.
3. NasDem hanya menyisakan satu kursi
Sementara itu, hanya tersisa satu menteri dari NasDem, yakni Siti Nurbaya yang menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
Di awal periode kedua Jokowi, NasDem sempat mendapat jatah tiga kursi. Johny G Plate lengser dari kursi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), karena menjadi terpidana kasus korupsi BTS, dan Syahrul Yasin Limpo yang terseret kasus gratifikasi di Kementerian Pertanian.
