Jokowi Tegur Dirut PLN Usai Terima Laporan dari JK soal Birokrasi
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menegur Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN), Darmawan Prasodjo, agar birokrasi di perusahaannya tidak berbelit-belit. Jokowi berpesan agar perizinan di PLN tak lagi lama.
Jokowi menerima laporan dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 sekaligus pendiri Kalla Group, Jusuf Kalla, soal lambatnya birokrasi di PLN.
"Yang ingin saya tekankan pada pagi hari ini adalah agar birokrasi, utamanya di PLN itu betul-betul, Pak Dirut, diperhatikan. Jangan sampai ada keluhan lagi seperti tadi juga disampaikan oleh Bapak Jusuf Kalla negosiasi perizinan sampai lebih dari lima tahun," tegur Jokowi dalam acara peresmian PLTA Poso Energy 515 MW dan PLTA Malae Energy, yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (25/2/2022).
1. Jokowi sebut urus izin lima tahun hanya membuat lelah
Jokowi tak ingin masalah perizinan menjadi lama di PLN. Menurut dia, izin negosiasi yang menghabiskan waktu lima tahun hanya akan membuat lelah.
"Sekuat apapun orang ngurusin izin negoisasi sampai lebih dari lima tahun, kecapekan dia ngurusin izin. Belum bekerja di lapangan. Untungnya, Pak Jusuf Kalla dan manajemen Jusuf Kalla ini tahan banting, coba kalau ndak, sudah mundur dulu, lima tahun ngurus gak rampung-rampung," tutur dia.
"Itu baru ngurus izinnya, belum nanti mendapatkan pendanaan konsorsium perbankan, bukan sesuatu yang gampang," sambung Jokowi.
2. Jokowi hargai usaha JK dalam menyelesaikan PLTA di Kabupaten Poso
Kendati, Jokowi menghargai usaha Jusuf Kalla dalam menyelesaikan PLTA di Kabupaten Poso ini. Ia berharap target energi hijau bisa segera tercapai.
"Semoga nanti berikutnya bisa dilancarkan semuanya, sehingga target kita dalam rangka energi hijau dan EBT benar-benar bisa kita lakukan karena memang permintaan dari industri untuk mendapatkan energi hijau," terang Presiden.
3. JK laporan ke Jokowi soal negosiasi di PLN yang habiskan waktu lima tahun
Dalam acara yang sama, JK menyampaikan laporan mengenai PLTA di Poso kepada Jokowi. JK awalnya bercerita saat mencari pekerja yang bisa mengerjakan turbin PLTA secara presisi.
Kemudian, JK menyinggung soal birokrasi di PLN yang sampai menghabiskan waktu lima tahun. Dia pun mengharapkan agar negosiasi di PLN bisa lebih dipersingkat.
"Tentu untuk mencapai bagaimana mencapai 23 persen dan seterusnya itu dibutuhkan beberapa hal mempercepat proses di PLN. Tadi Pak Dirut sudah paham bagaimana mempercepat proses negosiasi, ini negosiasinya lima tahun Pak, baru negosiasi lima tahun. Mengerjakan tujuh tahun, jadi 12 tahun," cerita JK.
"Di Kerinci juga butuh negosiasi lebih dari lima tahun, tapi insyaallah dengan pimpinan baru dan juga tentu keputusan Bapak, negosiasinya bisa lebih diperpendek, mungkin setahun cukup," sambung pengusaha asal Makassar itu.
Lebih lanjut, JK menyebut, banyak orang yang ingin membangun PLTA. Namun kemudian mundur karena birokrasi yang panjang.
"Begitu banyak orang yang mau membangun Pak, terutama PLTA ini. Tapi tidak bisa maju karena soal-soal birokrasinya, bukan teknisnya karena ini birokrasinya yang lambat sekali. Apabila diperbaiki saya yakin di seluruh Indonesia bergerak itu para pengusaha-pengusaha," kata dia.
