Kader Gerindra: PDIP Dulu Ikut Usulkan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen
- Kader Gerindra menyentil PDIP soal kenaikan PPN 12 persen yang sebelumnya diusulkan oleh PDIP sendiri
- Pemerintah resmi tetap menaikkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025
- Ratusan orang menggelar unjuk rasa menolak kenaikan PPN di depan Istana Negara, Jakarta Pusat
Jakarta, IDN Times - Kader Partai Gerindra menyentil PDI Perjuangan (PDIP) soal kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. Sebab, PDIP dinilai sedang mencari simpati dari publik.
Padahal, pada 2021 lalu, partai dengan lambang banteng hitam dan moncong putih tersebut ikut setuju dengan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Satu-satunya parpol yang ketika itu menolak hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"PDIP terus mencari simpati rakyat. Tetapi, mereka lupa bahwa mereka lah yang mengusulkan soal kenaikan PPN 12 persen itu," ujar anggota DPR dari Partai Gerindra, Bahtra Banong di dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (21/12/2024).
Ia menambahkan ketua panitia kerja (panja) mengenai kenaikan PPN 12 persen pada waktu itu adalah kader PDIP dan Wakil Ketua Komisi XI, Dolfie Othniel. Maka, ia justru mengaku heran tiba-tiba sikap PDIP justru menyampaikan sentimen negatif terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka soal kenaikan PPN 12 persen ini.
"Sekarang, mereka minta itu (kenaikan PPN 12 persen) dibatalkan. Padahal, pengusulnya mereka dan bahkan ketua panja adalah kader mereka. Kenapa sekarang mereka ramai-ramai tolak?" tanya Bahtra.
1. PDIP seharusnya apresiasi Prabowo soal kebijakan PPN 12 persen
Lebih lanjut, alih-alih menunjukkan sentimen negatif, kata Bahtra, sebaiknya PDIP mengapresiasi keputusan pemerintahan Prabowo-Gibran soal kenaikan PPN 12 persen.
"Karena Pak Prabowo berani bertanggung jawab atas sebuah kebijakan yang diusulkan oleh DPR dan pemerintahan sebelumnya, termasuk oleh PDIP saat itu," katanya.
2. Publik tolak kenaikan PPN 12 persen
Sementara, pada Senin kemarin, pemerintah resmi memutuskan tetap menaikkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025. Keputusan itu direspons protes oleh masyarakat luas.
Pada Kamis sore, ratusan orang yang tergabung dalam kelompok masyarakat sipil menggelar unjuk rasa untuk menolak kenaikan PPN 12 persen di depan Istana Negara, Jakarta Pusat. Pantauan IDN Times di lokasi, massa yang hadir terdiri dari berbagai elemen masyarakat, di antaranya pegiat media sosial, mahasiswa, buruh, hingga Kpopers. Mereka mengaku jengkel terhadap kebijakan pemerintah.
Puluhan aparat kepolisian yang mengamankan jalannya aksi, sempat menghadang massa yang hadir karena dikhawatirkan mendekat Istana Negara. Kapolsek Metro Gambir, Kompol Rezeki Revi Respati menegaskan, massa aksi tidak diperkenankan mendekat radius 100 meter dari area Istana.
"Untuk wilayah istana ada jarak (yang harus dijaga). Ketentuan jaraknya 100 meter dari istana, itu radius tidak boleh masuk ring istana," ujar Rezeki saat ditemui di lokasi.
Rezeki menjelaskan, pihaknya menyediakan lokasi demo yakni di sekitar patung kuda atau taman aspirasi.
3. Publik minta kenaikan PPN 12 persen dibatalkan
Sementara, Koordinator aksi sekaligus perwakilan warganet dari akun x (Twitter) @barengwarga, Risyad Azhary menuturkan, pihaknya hanya diterima secara administrasi ketika masuk ke dalam Kementerian Sekretariat Negara. Ia menegaskan, tuntutan utama dalam aksi ialah meminta agar pemerintah membatalkan rencana mengesahkan kenaikan PPN menjadi 12 persen.
Risyad memastikan, massa aksi tolak kenaikan PPN 12 persen akan menggelar demo lanjutan apabila aspirasinya tak didengar oleh pemerintah. Mereka siap menggelar aksi susulan sampai kenaikan PPN dibatalkan.
"Sampai dibatalkan. Kan, kita lihat katanya kan tanggal 1 Januari akan disahkan ya. Kita tunggu juga, kalau benar-benar dipaksain berarti ya kalau begitu, ya kita turun aksi lagi, jemput bola lagi," ujarnya.
Risyad menegaskan, saat ini 120 ribu masyarakat telah menandatangani petisi yang dibuat untuk menolak kenaikan PPN 12 persen. Petisi itu pun mereka serahkan ke Istana sebagai bukti penolakan keras rakyat terhadap keputusan pemerintah tersebut.
"Hari ini 120 ribuan (sudah teken petisi), dan akan tetap terus bertambah. Berarti ada peluang bahwa rakyat yang mungkin hari ini baru mengetahui akan memberikan dukungannya untuk menolak kenaikan PPN 12 persen," katanya.
