Kebakaran Bromo 520 Hektare, Anggota DPR: Hukum Tegas Bila Ada Kelalaian
- Johan Rosihan meminta penegakan hukum tegas jika kebakaran Gunung Bromo terbukti terjadi akibat kelalaian atau kesengajaan.
- Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo dilaporkan telah menghanguskan 520 hektare selama 7 hari terakhir.
- Dua helikopter TNI AL dan BNPB melakukan water boombing, sementara BNPB berencana menambah tiga helikopter.
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan meminta adanya penegakkan hukum secara tegas apabila ada unsur kelalain terhadap kebakaran Gunung Bromo yang meluas hingga mencapai 520 hektare. Menurut dia, langkah ini penting untuk memberikan efek jera.
Johan mendorong agar penyebab setiap kebakaran diungkap secara transparan. Pemerintah perlu meningkatkan status kesiapsiagaan di seluruh kawasan konservasi dengan tingkat kerawanan tinggi.
"Saya juga mendorong agar penyebab setiap kebakaran diungkap secara transparan. Jika terbukti terjadi akibat kelalaian atau kesengajaan, maka penegakan hukum harus dilakukan secara tegas agar memberikan efek jera," kata Johan kepada wartawan Senin (10/8/2026).
1. Langkah kontijensi harus lebih sistematis
Rentetan kebakaran terjadi di beberapa daerah di antaranya, kebakaran hutan di Taman Nasional Gunung Tambora di NTB, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, hingga kawasan Gunung Gede Pangrango. Rentetan ini menjadi peringatan serius, bahwa Indonesia sedang menghadapi puncak kerawanan kebakaran hutan pada musim kemarau tahun ini.
Johan menegaskan, kawasan taman nasional merupakan benteng terakhir keanekaragaman hayati dan penyangga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, jangan sampai setiap musim kemarau kita hanya sibuk memadamkan api, tetapi kurang memperkuat upaya pencegahan.
"Langkah kontinjensi harus dijalankan secara lebih sistematis, mulai dari pemetaan wilayah rawan, patroli terpadu, pemanfaatan sistem peringatan dini, penyiapan personel dan sarana pemadaman, hingga pelibatan masyarakat sekitar kawasan sebagai mitra pengawasan," kata dia.
2. Pemerintah jangan hanya reaktif
Di sisi lain, Legislator Fraksi PKS tersebut mengatakan, momentum ini juga perlu menjadi bahan evaluasi nasional terhadap strategi pengendalian kebakaran hutan di kawasan konservasi. Dengan perubahan iklim yang menyebabkan musim kemarau semakin ekstrem, pendekatan pemerintah tidak boleh lagi bersifat reaktif.
Selain itu, paradigma pengelolaan harus bergeser dari fire fighting menjadi fire prevention, sehingga kawasan konservasi kita tetap terjaga untuk generasi mendatang.
"Komisi IV tentu akan menjalankan fungsi pengawasan agar langkah-langkah mitigasi tersebut benar-benar dilaksanakan secara optimal," kata dia.
3. Kebakaran Gunung Bromo meluas hingga 520 hektare
Balai Besar (BB) Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) melaporkan jika kebakaran di Gunung Bromo terus meluas. Dilaporkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menghanguskan 520 hektare hutan di kawasan Gunung Bromo selama 7 hari terakhir.
Kepala BPBD Kabupaten Malang, Purwoto mengatakan kalau sejauh ini ada 2 helikopter milik TNI AL dan BNPB yang diterjunkan untuk melakukan water boombing. Dikarenakan api terus meluas, BNPB rencananya akan menambah 3 helikopter untuk menangani api yang semakin tidak terkendali.
Purwoto menyampaikan kalau situasi karhutla saat ini meluas ke arah bukit B29, tepatnya di kawasan Pusung Ledok Bedor yang berjarak 1,5 kilometer dari pusung Jantur. Sempat muncul titik api di jalur Jemplang menuju Watu Gede yang jadi wilayah administrasi Kabupaten Malang, tapi berhasil dikondisikan kembali oleh tim darat sehingga sudah tidak ada titik api lagi.
"Hot spot masih berasap di area Pusung Ledok Bedor. Kemudian cuaca di wilayah Gunung Bromo terpantau cerah dengan kecepatan angin sedang," pungkasnya.
