Kekerasan Anak Makin Kompleks, Menteri PPPA Perkuat Kader Daerah
- Menteri PPPA Arifah Fauzi menyiapkan penguatan kapasitas rutin bagi kader PATBM dan Relawan SAPA.
- Kader daerah meminta pengayaan penanganan anak yang terpapar radikalisme dan kekerasan berbasis daring.
- Kementerian menyiapkan pertemuan daring bulanan, sementara Desa Tinelo memakai dana desa untuk perlindungan anak sejak 2016.
Jakarta, IDN Times - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyiapkan penguatan kapasitas rutin bagi kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Relawan SAPA. Langkah ini dilakukan setelah kader di daerah menyampaikan kebutuhan menghadapi persoalan baru, termasuk radikalisme dan kekerasan berbasis daring.
“Kita tidak hanya ingin melihat banyaknya kegiatan yang dilakukan, tetapi juga ada perubahan yang terjadi, yaitu semakin kuatnya norma anti-kekerasan, semakin baiknya pengasuhan keluarga, semakin berdayanya anak, serta semakin responsifnya masyarakat ketika melihat adanya kekerasan terhadap anak,” kata Arifah, dikutip Rabu (12/8/2026)
1. Kader minta bekal hadapi ancaman baru
Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam agenda Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak (Gernas RANA) bersama Menko PMK Pratikno serta Mendikdasmen Abdul Mu'ti di Malang, Jawa Timur, Senin (14/7/2026). (IDN Times/Lia Hutasoit) Dialog daring tersebut diikuti lebih dari 400 partisipan PATBM dari berbagai daerah. Kader PATBM Sorong, Papua Barat Daya, De Setyo, mengatakan kapasitas kader perlu diperkuat untuk menghadapi persoalan yang berkembang, khususnya anak yang terpapar radikalisme dan kekerasan berbasis daring.
“Kami sangat terbatas. Sekiranya berkenan, mohon kami dibekali tentang penanganan anak yang terpapar radikalisme. Kemudian juga kekerasan berbasis online, kami masih membutuhkan pengayaan, tambahan ilmu dari Kementerian PPPA,” ujar De Setyo.
2. Kemen PPPA siapkan pertemuan setiap bulan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA), Arifah Fauzi di Jakarta, Selasa (21/7/2026). (IDN Times/Lia Hutasoit) Arifah merespons kebutuhan tersebut dengan meminta kementeriannya menginventarisasi materi yang diperlukan para kader. Dia mengatakan pertemuan daring akan disiapkan secara rutin setiap bulan, dengan menghadirkan narasumber sesuai kebutuhan. Kementerian juga mendorong ruang komunikasi bersama bagi kader PATBM dan Relawan SAPA.
3. Dana desa bisa dipakai cegah kekerasan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, meninjau posko bencana tanah longsor di Dusun Pasirkuning, Pasirlangu, Cisarua, Bandung Barat, pada Minggu (25/1/2026). (Dok. KemenPPPA) Kepala Desa Tinelo, Gorontalo, sekaligus kader PATBM Rusdianto Ahmad menilai pemerintah desa dapat ikut menopang program perlindungan anak. Sejak 2016, pemerintah desa setempat menggunakan dana desa untuk pencegahan, sosialisasi, deteksi dini, pengawasan lingkungan, hingga pendampingan korban kekerasan.
“Jangan sampai kita hanya berharap dari kementerian saja, sementara di desa sebenarnya ada dana desa yang bisa kita gunakan dalam rangka mendukung maupun mengintegrasikan program-program yang dilakukan oleh Kementerian PPPA,” ujar Rusdianto.
