Gerindra Minta Publik Akhiri Polemik Sengketa Ijazah Usai Putusan MK

Sugiat juga meminta para aktor politik melupakan polemik ini dan fokus ke isu lain, salah satunya menyalurkan energi kritis ke jalur pengawasan kebijakan (checks and balance), serta menempatkan kepentingan stabilitas bangsa di atas kepentingan kelompok.

"Demokrasi yang matang diuji dari kemampuan para aktor politik untuk menerima saluran hukum yang ada, menghormati batas waktu penyelesaian sengketa dan mengalihkan energi kritis ke pengawasan kebijakan ketimbang terus berputar pada polemik masa lalu," ungkap dia.

Sugiat menyebut putusan MK secara tegas mengembalikan batasan kewenangan persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Mekanisme PHPU, kata dia, dirancang untuk menguji perolehan suara pada masa pemilu.

"PHPU bukan sarana untuk membatalkan status pejabat publik yang telah mengucap sumpah jabatan dan menjalankan roda pemerintahan," tutur dia.

Sugiat juga menyebut dalam sistem demokrasi, perbedaan pandangan dan upaya hukum adalah hal wajar. Namun, ketidakpuasan terhadap hasil pemilu maupun syarat administratif, sebaiknya diselesaikan sesuai koridor dan waktu yang telah ditetapkan undang-undang.

"Selain itu, juga penting semua pihak dapat menerima putusan peradilan secara adil dan lapang dada, demi kepentingan nasional yang lebih besar," kata dia.

Sementara, Denny Indrayana mengklarifikasi tuduhan yang dialamatkan ke pihaknya bahwa gugatan PHPU itu terlambat diajukan. Ia mengaku baru bisa mengajukan gugatan setelah salah satu pemohon, Bonatua Silalahi, mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Ia meminta KIP agar memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membuka ijazah kelulusan SMA milik Gibran. Gugatan itu dikabulkan KIP pada 11 Maret 2026.

Sebelumnya, dalam pembacaan putusan pada Selasa malam, 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah setingkat SMA. Namun, MK tidak dapat mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden meskipun ia tidak ada ijazah setingkat SMA.

"Sekali pun dalam persidangan tidak ditemukan atau didapatkan bukti yang meyakinkan mahkamah yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menegah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu, Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden, sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon," ungkap hakim konstitusi, Adies Kadir, ketika membacakan keputusan semalam.

Adies menyebutkan penilaian keabsahan syarat calon presiden dan calon wakil presiden menjadi wewenang dari lembaga yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

"Dengan demikian perihal fakta yang didapatkan Mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menegah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat, secara substansi menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia," tutur mantan Wakil Ketua DPR itu.