Kemarin Dosen ASN Demo, Kemendikti Akui Buka Pintu Komunikasi
- Kemendiktisaintek membuka komunikasi terkait tukin dosen ASN 2020-2024
- Togar Simatupang mengungkapkan komunikasi berjenjang, namun ada penolakan dari pihak dosen
Jakarta, IDN Times - Kemendiktisaintek mengaku membuka pintu komunikasi bagi dosen Apartur Sipil Negara (ASN) terkait polemik tunjangan kinerja (tukin) 2020-2024. Sekjen Kemendiktisaintek, Togar M Simatupang mengungkapkan, komunikasi soal perkembangan tukin sudah dilakukan secara berjenjang pada pimpinan dosen ASN di lingkungan kementerian.
"Komunikasi sudah dilakukan secara berjenjang, kepada pimpinan dan pimpinan kepada dosen. Kementerian juga terbuka kalau ada yang bertamu atau audiensi," kata dia kepada IDN Times, dikutip Selasa (4/2/2025).
1. Diajak berkomunikasi informal tapi disebut menjauh
Togar mengatakan, pihaknya terbuka untuk komunikasi. Dia mengaku sudah mencoba melaksanakan komunikasi informal dengan Ketua Koordinator Nasional (Kornas) Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) Pusat, Anggun Gunawan, namun disebut ada penolakan.
"Komunikasi informal dicoba melalui kenalan dari AG, tetapi tampaknya yang bersangkutan menjauh dan ingin jalan sendiri," kata dia.
2. Tak etis jika ASN menuntut yang bisa melanggar aturan
Dia mengatakan, ada kecenderungan dosen ASN memaksakan kehendak, padahal menurutnya, polemik soal tukin ini sudah ada koridornya. Maka penting agar para dosen ASN bisa menjaga marwah.
"Ada kecenderungan memaksakan kehendak dan itu tidak etislah ASN menuntut yang bisa melanggar aturan. Semuanya ada koridornya dan objektif serta menjaga marwah ASN itu sendiri," katanya.
3. ADAKSI mengaku tak pernah diajak bertemu Kemendiktisaintek
Sebelumnya, pada Senin 3 Februari 2025, ratusan dosen ASN di Indonesia yang tergabung dalam ADAKSI melaksanakan aksi. Mereka meminta agar pemerintah bisa segera membayarkan tukin.
Anggun Gunawan yang ditemui di lokasi menjelaskan, tuntutan ini disebut berlaku untuk dosen ASN yang mengajar di PTN Satker, BLU, PTNBH, maupun di LLDikti.
Ada dua tuntutan yang mereka bawa. Pertama, memastikan tukin dosen 2025 dianggarkan oleh pemerintah, kemudian dicairkan dan masuk rekening dosen serta menuntut pemerintah membayarkan tukin dari 2020-2024.
Dia juga mengaku, Kemendiktisaintek tak pernah menemui pihaknya untuk berkomunikasi terkait nasib dari tukin ini.
"Saya pribadi dan juga kawan-kawan yang lainnya itu tidak pernah mendapatkan undangan ataupun WhatsApp dari pejabat kementerian untuk mendiskusikan terkait dengan tukin ini," kata dia usai aksi damai di depan Monas, Jakarta Pusat, Senin (3/1/2025).
