Kemenkumham: Debitur Bank Kini Wajib Tuntaskan Kasus HAM
Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Dhahana Putra, mengungkapkan adanya syarat baru yang diberikan perbankan pada pelaku usaha untuk mengajukan pendanaan. Syaratnya adalah pelaku usaha harus bebas dari kasus HAM agar lolos pengajuan pendanaan.
"Jadi bagi pelaku usaha yang mau pinjam uang dia harus tuntas, tuntas dengan menggunakan Prisma itu sebagai media untuk memberikan suatu pernyataan yang pelaku usahanya tuntas masalah hak asasi manusia (HAM)," kata Dhahana usai membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM) di Jakarta, Rabu (31/7/2024).
1. Sejalan dengan Peraturan OJK yang bersifat sustainability
Dhahana menjelaskan, langkah ini sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bersifat sustainability dalam menjaga bisnis. Meski memang variabelnya tidak hanya HAM, tapi banyak variabel lain seperti lingkungan atau permasalahan hukum.
"Jadi sudah bergerak kesana tuh ini diperkuat dengan peraturan OJK saya pikir cukup menarik yang sifatnya sustainable ya," kata dia.
2. Berharap seluruh bank bisa terapkan regulasi ini
Dhahana berharap semua bank menerapkan peraturan ini. "Harapannya seperti itu, tapi ini sudah peraturan OJK, jadi harus bisa dilakukan, bisa diimplementasikan. Saya pikir ini luar biasa," ujarnya.
3. Sudah ada dua bank yang menerapkan aturan tersebut
Sementara ini, dua bank besar, BCA dan BNI, sudah menerapkan peraturan ini dalam proses pinjaman mereka. Dhahana menyatakan implementasi peraturan ini merupakan langkah penting dalam memastikan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab di Indonesia.
"Sejauh ini yang kemarin kami libatkan ada dua bank yang sudah diterapkan, BCA dan BNI. Karena sudah ada peraturan OJK , saya pikir kami akan koordinasi ke OJK. Kita sama-sama optimalkan ini utk diterapkan di semua perbankan," ujarnya.
