Kemhan: Evakuasi Warga Palestina Tidak Diputuskan Indonesia Semata
- Rencana evakuasi warga Palestina melibatkan negara-negara Timur Tengah, bukan keputusan Indonesia sendiri.
- Komunikasi terkait evakuasi menjadi ranah Kementerian Luar Negeri dengan proses negosiasi intensif.
Jakarta, IDN Times - Kepala Biro Humas Setjen Kementerian Pertahanan (Kemhan), Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengatakan, rencana evakuasi warga Palestina ke Indonesia melibatkan berbagai negara di Timur Tengah. Ia menyebut, evakuasi warga Palestina tidak diputuskan oleh Indonesia semata.
"Karena bukan hanya dengan Indonesia saja kita kalau melakukan proses untuk membantu. Mungkin ada warga di Gaza yang memang membutuhkan perawatan dan pemulihan, kemudian Indonesia menawarkan (evakuasi), itu ada proses negosiasi juga dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah sehingga keputusan itu tidak sepihak diputuskan oleh Indonesia," kata dia saat ditemui di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2025).
1. Pihak Kementerian Luar Negeri yang akan berkomunikasi intensif
Frega mengatakan, terkait rencana evakuasi warga Palestina menjadi ranah Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam berkomunikasi dengan negara-negara Timur Tengah.
"Sehingga keputusan itu tidak sepihak diputuskan oleh Indonesia dan tentunya nanti yang menjadi leading sectornya adalah Kementerian Luar Negeri yang memang nanti melakukan komunikasi secara intensif," kata dia.
2. Belum ada persiapan evakuasi warga Palestina
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, mengatakan, sejauh ini belum ada persiapan lebih lanjut mengenai evakuasi tersebut.
Namun Budi memastikan, Presiden RI, Prabowo Subianto akan segera memberikan arahan.
"Belum (ada persiapan), tapi presiden akan mengumpulkan beri arahan," kata dia di Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa (15/4/2025).
Dalam kesempatan itu, Budi menjelaskan sejumlah kunjungan kenegaraan yang dilakukan Prabowo ke sejumlah negara di Timur Tengah.
"Pertemuan beliau yang sukses. Satu, pidato beliau di depan parlemen Turki, dijemput Presiden Turki, Erdogan waktu di bandara. Kemudian di Yordania disopiri oleh Raja Abdullah, termasuk investasi dari Qatar Rp2 miliar dolar ke Danantara," ujar dia.
"Dari Uni Emirat Arab juga akan mau masuk investasi. Terakhir, kerja sama dengan Mesir. Itu sangat membangkitkan semangat belajar mahasiswa kita di Mesir jumlahnya sangat banyak," sambung dia.
3. Negara Arab tolak pemindahan warga Palestina, dorong gencatan senjata
Sebelumnya, komite negara-negara Islam-Arab yang diadakan pada Jumat, 11 April 2025 kembali menolak upaya apa pun untuk memindahkan penduduk Gaza, Palestina. Negara-negara Arab itu kembali menekan supaya ada gencatan senjata di kawasan Timur Tengah.
Dikutip dari kantor berita Turki, Anadolu, Minggu (13/4/2025), pertemuan komite negara-negara Arab tersebut dilakukan di sela-sela Forum Diplomasi Antalya, Turki. Menteri Luar Negeri Sugiono dilaporkan ikut dalam pertemuan itu. Selain Indonesia, ada pula Menlu dari Yordania, Arab Saudi, Mesir, Qatar, Bahrain, Turki, Nigeria, Palestina, dan Uni Emirat Arab (UEA).
Ada pula Sekretaris Jenderal Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Perwakilan dari Spanyol, Slovenia, Norwegia, Inggris, Prancis, Rusia, hingga China turut hadir di forum itu. Kementerian Luar Negeri Saudi mengatakan, pertemuan itu turut dihadiri Menlu Saudi Pangeran Faisal bin Farhan. Dalam pertemuan menyampaikan pandangan masing-masing pejabat tinggi mengenai perkembangan situasi di Gaza.
Selain itu, mereka juga memantapkan upaya bersama untuk menghadapi semua pelanggaran Israel terhadap hukum internasional dan hukum kemanusiaan, serta pelanggaran serius terhadap rakyat Palestina.
"Kami juga menolak semua upaya untuk memindahkan warga Palestina, termasuk kebijakan-kebijakan yang membuat penderitaan penduduk Palestina semakin dalam. Padahal, itu merupakan bagian dari upaya pemindahan secara paksa," kata mereka.
