Ketua DPP PPP Tak Setuju Suharso Dicopot, Wakil Ketua Umum Mendukung
Jakarta, IDN Times - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bidang organisasi, kaderisasi keanggotaan (OKK), Syaifullah Tamliha, mengaku tidak setuju dengan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang mencopot Suharso Monoarfa dari kursi ketua umum. Menurutnya, rapat tersebut tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PPP.
Mukernas digelar pada Minggu, 4 September 2022 di Serang, Banten. Sebanyak 30 dari 34 DPW PPP hadir dalam rakernas tersebut.
"Mukernasnya menyimpang dari proses yang diatur di dalam AD/ART," ujar Syaifullah kepada media di Jakarta, Senin, 5 September 2022.
Syaifullah menjelaskan tidak ada satu pun badan organisasi atau forum apapun yang dapat memberhentikan seorang ketua umum. Satu-satunya forum yang dapat memberhentikan ketua umum adalah muktamar. Sebab, ketua umum hanya bisa dipilih melalui forum muktamar.
"Gak ada yang bisa mencopot ketum PPP. Sebab yang dipilih oleh muktamirin hanyalah ketua umum dan formatur untuk membantu ketum terpilih menyusun pengurus DPP PPP," kata dia.
Pernyataan Syaifullah bertolak belakang dengan yang disampaikan Wakil Ketua Umum Arsul Sani. Ia justru mengatakan mukernas di Serang sudah digelar sesuai AD/ART.
Arsul juga menjelaskan yang terjadi pada akhir pekan lalu hanya reorganisasi. Posisi ketua umum bakal diisi pelaksana tugas (Plt) hingga masa bakti habis pada 2025. Saat ini, Plt ketum PPP dijabat Muhammad Mardiono.
Lalu, bagaimana nasib PPP jelang Pemilu 2024?
1. Konsolidasi dengan KIB akan diteruskan Mardiono
Sementara, menurut Arsul, tidak ada masalah terkait konsolidasi PPP di dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Selama ini, kata dia, justru perwakilan PPP di KIB adalah Mardiono.
"Pak Mardiono itu posisinya adalah koordinator PPP di KIB. Sebagaimana Pak Asman Abnur dari PAN dan Pak Sekjen Lodewijk dari Golkar," ujar Arsul di gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat, kemarin.
Arsul pun memahami bila konflik internal di tubuh PPP bisa berpengaruh ke elektoral partai jelang Pemilu 2024. Apalagi bila isu yang berkembang adalah PPP jadi terpecah belah, tentu hal tersebut akan memengaruhi.
"Tapi, insyaallah tidak. Bahwa ini unsurnya adalah realokasi dan reorganisasi kepartaian saja," tutur dia.
2. PPP serahkan kepada Presiden Jokowi soal posisi Suharso di kabinet
Lebih lanjut, Arsul menjelaskan, terkait posisi Suharso di kabinet Indonesia Maju jilid II, itu semua diserahkan kembali ke Presiden Joko "Jokowi" Widodo. PPP, kata dia, tidak ikut-ikutan membahas. Meski begitu, PPP mengusulkan agar Suharso tetap dibolehkan menjabat sebagai kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN).
"Tapi kembali lagi, itu adalah wewenang presiden. Kami gak ikut-ikutan dan tidak membahas, karena kami sadar betul misalnya kalau mengusulkan untuk diganti (kepala Bappenas), tapi presidennya gak mau (ganti) ya juga gak akan terjadi. Sebaliknya, kalau presidennya ingin mengganti (kepala Bappenas) ya akan terganti. Udah gitu saja," tutur dia.
Arsul pun menyebut sudah menghubungi Suharso ketika rakernas digelar di Serang, Banten. Suharso, kata Arsul, sudah menelepon Mardiono.
"Jadi, sudah ada komunikasi (soal mukernas). Bahkan, sempat ada telepon-teleponan antara Pak Suharso dengan Pak Mardiono. Kalau ditanyakan apakah sudah sesuai dengan AD/ART atau tidak, tentu jawabannya sudah (sesuai)," katanya.
3. Elektabilitas PPP tak meningkat di bawah kepemimpinan Suharso
Lebih lanjut, Arsul mengatakan, hal lain yang menyebabkan pergantian di pucuk pimpinan PPP karena elektabilitas partai berlambang Ka'bah itu tidak terdongkrak di bawah kepemimpinan Suharso.
"Barangkali teman-teman di bawah itu menginginkan (pergantian) karena selama ini merasa kok survei PPP gak meningkat-meningkat. Meskipun kerja-kerja konsolidasi sudah banyak dilakukan," ungkap politikus yang juga sebagai anggota Komisi III DPR itu.
Arsul mengungkapkan alasan bukan dirinya yang menjadi Plt ketua umum PPP. Hal itu, kata dia, karena ada kesadaran dan keinginan supaya ada diferensiasi atau pemisahan fungsi-fungsi di partai dengan yang dibutuhkan untuk meningkatkan konsolidasi dengan pimpinan partai yang ada di pemerintahan.
"Lagi pula saya di sini kan juga punya fungsi sebagai Wakil Pimpinan MPR dan juga anggota Komisi III. Saya sedang punya banyak tugas juga seperti (pengesahan) RKUHP, revisi UU Narkotika, hingga hukum acara perdata," ujarnya.
