Komnas HAM: Presiden Masih Berwenang Selesaikan Masalah TWK KPK
Jakarta, IDN Times - Komnas HAM menilai Presiden Joko "Jokowi" Widodo masih berwenang untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan polemik tes wawasan kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Presiden masih berwenang dan bisa mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan TWK KPK. Temuan dan rekomendasi Komnas HAM tetap bisa dijadikan batu pijak untuk langkah tersebut," ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, Kamis (16/9/2021).
1. Temuan Komnas HAM dengan putusan MA dan MK berbeda
Komnas HAM sepakat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memang harus dihormati. Namun, jika disandingkan dengan temuan faktual Komnas HAM maupun rekomendasinya, secara hukum berbeda dan tidak bisa disandingkan.
"Oleh karenanya, temuan faktual dan rekomendasi Komnas HAM masih berdiri sendiri dan tidak terpengaruh oleh kedua putusan tersebut. Apalagi sejak awal, Komnas HAM tidak mempersoalkan norma terkait alih status yang menjadi pokok dalam kedua putusan tersebut," jelas Anam.
"Selain itu, kedua putusan tersebut juga tidak menyentuh sama sekali temuan faktual dan rekomendasi Komnas HAM ataupun tidak menjadikan temuan dan rekomendasi tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam keputusan yang diambil. Dengan demikian, dalam proses pun dapat dilihat tidak berhubungan sama sekali," sambungnya.
2. Komnas HAM yakin Jokowi bisa bersikap dengan tetap hormati MA dan MK
Menurut Anam, langkah Presiden yang menjadikan rekomendasi Komnas HAM sebagai pijakan dengan tetap menghormati putusan MK dan MA terkait norma tersebut masih bisa diambil. Hal ini sebagai wujud tata kelola negara konstitusional.
"Fakta-fakta adanya pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan TWKtersebut penting untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi Komnas HAM oleh Presiden," jelas Anam.
3. Sebanyak 56 pegawai KPK bakal dipecat akhir Oktober 2021
Diketahui, sebanyak 56 pegawai KPK yang gagal tes wawasan kebangsaan bahal dipecat pada Kamis, 30 September 2021. Hal tersebut diungkapkan Oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih pada Rabu 15 September 2021.
Alexander Marwata mengatakan, dari 75 orang gagal TWK ada 24 pegawai yang diberi kesempatan ikut diklat wawasan kebangsaan dan bela negara. Namun, hanya 18 yang bersedia mengikutinya.
