KPK Kaget Caleg Pemilu 2024 Gak Wajib Lapor Kekayaan
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkejut karena tak ada kewajiban bagi calon anggota legislatif (Caleg) pada Pemilu 2024 untuk melaporkan kekayaannya. Pun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mengaturnya, berbeda pada Pemilu 2019.
"Jadi pada intinya, kami kan agak kaget melihat PKPU yang keluar itu Nomor 10 (PKPU 10 Tahun 2023 tentang pencalonan Anggota DPR dan DPD) dan 11 (PKPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilu Anggota DPD) sama sekali tidak menyebutkan tentang kewajiban menyampaikan LHKPN," ujar Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan.
1. Ketua KPK surati KPU terkait hal ini
Ketua KPK, Firli Bahuri, juga menyurati Ketua KPU, Hasyim Asyari, demi meminta penjelasan terkait hal ini. Pahala menyebut, KPU berniat agar pencaftaran caleg dibuka dulu, baru diwajibkan ketika sudah terpilih dan akan dilantik.
"Kalau sudah jadi calon, pencoblosan, baru (nanti, red) keluar lagi PKPU. Nah, PKPU untuk pelantikan, pengangkatan segala macam, di situlah disebut kewajiban LHKPN," ujar Pahala.
2. Caleg terpilih yang wajib laporkan kekayaan
Pahala menyebut KPU telah merespons surat dari Firli Bahuri. Sebagai solusi, KPU akan mewajibkan caleg yang terpilih untuk melaporkan kekayaannya pada KPK sebelum dilantik.
"Kalau enggak (menyertakan bukti lapor) gak akan dilantik," ujarnya.
3. Caleg terpilih punya waktu buat laporkan kekayaannya pada KPK
KPK menyebut PKPU rencananya akan dikeluarkan pada akhir Maret 2024 setelah pencoblosan digelar. Oleh karena itu, anggota legislatif terpilih punya waktu melaporkan kekayaanya.
"Jadi mereka punya waktu dari Maret sampai Oktober menyampaikan LHKPN secara elektronik," ujarnya.
