Lawan Perdagangan Merkuri Ilegal, RI Klaim Didukung Sejumlah Negara
Jakarta, IDN Times - Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rosa Vivien Ratnawati mengklaim Indonesia mendapat dukungan sejumlah negara terkait Deklarasi Bali Melawan Perdagangan Merkuri Ilegal.
Deklarasi itu sendiri diinisiasi Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dalam pembukaan Konvensi Minamata keempat di Bali pada 21 Maret 2022 lalu.
"Pasca-peluncuran oleh Menteri LHK pada hari pertama, Indonesia telah mendapat dukungan tertulis dari beberapa negara seperti Argentina, Perancis, Estonia, Slovenia, Belanda, Belgia, Swedia, Austria, Jerman, Rumania, Ceko, dan Finlandia," ujar Rosa dalam konferensi pers pada Sabtu (26/3/2022).
"Selain itu dukungan selama masa penyusunan pun telah diterima dari Sierra Leonne, Kamerun, Chad, Burkina Faso, Mali, dan China," sambungnya.
1. RI berharap isu perdagangan merkuri ilegal dapat jadi pembicaraan arus utama
Presiden Konvensi Minamata keempat ini mengatakan deklarasi itu sifatnya tak mengikat. Deklarasi ini diharapkan dapat membuat isu perdagangan merkuri ilegal dapat menjadi arus utama.
"Untuk kemudian mendorong adanya kerja sama di tingkat bilateral, regional, dan multilateral untuk mengatasi perdagangan ilegal merkuri. Dalam jangka panjang diharapkan dapat melengkapi tata kelola internasional untuk melawan perdagangan ilegal merkuri," ujarnya.
2. Pemerintah Indonesia bakal tindaklanjuti deklarasi tersebut
Rosa menilai, deklarasi tersebut merupakan awal untuk menjalin koordinasi, kolaborasi, dan kerja sama lebih lanjut untuk bersama-sama memerangi masalah perdagangan ilegal merkuri. Pemerintah Indonesia disebut juga menyambut baik dan bakal menindaklanjuti deklarasi ini.
"Pemerintah Indonesia menyambut baik dan mengundang semua pihak terkait untuk menindaklanjuti deklarasi ini, termasuk pada COP berikutnya," ujarnya.
3. Menteri LHK Siti Nurbaya sebut penggunaan merkuri terus meningkat
Diketahui, Siti Nurbaya mengatakan deklarasi ini diperlukan lantaran tingkat penggunaan merkuri khususnya melalui perdagangan ilegal terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini tak bisa diatasi negara sendirian karena menurutnya setiap negara perlu berkolaborasi.
Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak penggunaan merkuri ilegal. Oleh karena itu, kata Nurbaya, Indonesia memandang masalah ini perlu diselesaikan secara mendesak melalui kesadaran dan komitmen global untuk memerangi perdagangan ilegal merkuri, di bidang pencegahan, pengawasan, dan penindakan.
"Dengan latar belakang ini, pemerintah Indonesia berinisiatif untuk mengarusutamakan isu di bawah Deklarasi Bali dalam COP ini," ujarnya.
