Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Lihat Uang Triliunan, Prabowo: Bisa Perbaiki Sekolah-Kampung Nelayan

IMG-20251020-WA0009.jpg
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang Rp13.255.244.538.149 (Rp13 triliun), terkait kasus korupsi persetujuan ekspor Crude Palm Oil (CPO) minyak kelapa sawit kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, hari ini (20/10/2025) (IDN Times/Irfan0
Intinya sih...
  • Prabowo menyaksikan penyerahan uang Rp13 triliun terkait kasus korupsi CPO.
  • Uang tersebut bisa memperbaiki 8 ribu sekolah dan membangun 600 kampung nelayan.
  • Prabowo mengkritik penyelundupan kekayaan negara yang merugikan rakyat Indonesia.
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang Rp13.255.244.538.149 (Rp13 triliun), terkait kasus korupsi persetujuan ekspor Crude Palm Oil (CPO) minyak kelapa sawit, kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Senin (20/10/2025). Dalam acara tersebut, ada uang Rp2,4 triliun yang dipajang dan ditumpuk setinggi dua meter.

"Gak kita bayangkan uangnya, Rp13.255.244.538.149," ujar Prabowo di Kejaksaan Agung, Jakarta.

Prabowo mengatakan, dana sebesar itu bisa digunakan memperbaiki 8 ribu sekolah. Sehingga, sekolah yang saat ini kondisinya memprihatinkan bisa lebih layak.

Selain itu, Prabowo mengatakan, dana tersebut juga bisa digunakan membangun kampung nelayan.

"Kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern, rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.100 desa nelayan, setiap desa itu anggarannya Rp22 miliar. Jadi, Rp13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Kejaksaan Agung yang telah mengungkap kasus tersebut. Menurutnya, masih banyak kasus penyelundupan kekayaan negara yang pergi ke luar negeri.

"Ini saya ibaratkan arti daripada uang yang nyaris hilang dan ini baru satu sektor kelapa sawit, dan satu bentuk penyimpangan yaitu tidak diutamakan atau tidak dipatuhi kewajiban untuk menyediakan kebutuhan bangsa dan negara, padahal ini adalah bumi dan air milik bangsa Indonesia, hasilnya diambil dikeruk, dibawa ke luar negeri, rakyat dibiarkan kesulitan minyak goreng untuk berminggu-minggu, ini sebetulnya menurut saya sangat kejam, sangat tidak manusiawi, apakah ini benar-benar murni keserakahan atau ini bisa digolongkan subversi ekonomi sebenarnya," imbuhnya.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Dheri Agriesta
EditorDheri Agriesta
Follow Us

Latest in News

See More

Jalan Medan Merdeka Selatan Arah Gambir Ditutup Jelang Demo BEM SI

20 Okt 2025, 15:08 WIBNews