Luhut: Jumlah Tes COVID-19 Rendah, Positivity Rate Jadi Tinggi

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan mengakui, jumlah orang yang dites mengalami penurunan lantaran pemerintah tak lagi mewajibkan pengguna transportasi di dalam negeri untuk skrining COVID-19. Hal itu menyebabkan tingkat penularan COVID-19 atau positivity rate menjadi tinggi.
"Jumlah orang yang diperiksa mengalami penurunan seiring dengan tidak diberlakukannya lagi syarat antigen untuk perjalanan. Ini berdampak pada positivity rate kita jadi tinggi," ujar Luhut ketika memberikan keterangan pers virtual dan dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden pada Senin, (14/3/2022).
Sebagai gambaran, pada hari ini, tingkat positivity rate harian mencapai 8,05 persen. Padahal, idealnya menurut standar pemerintah, pandemik dikatakan terkendali bila positivity rate berada di bawah 5 persen.
"Maka, pemerintah meminta kepada seluruh daerah untuk kembali memperkuat kapasitas testing dan tracing. Tujuannya agar tetap dapat mengidentifikasi kasus dan menghindari potensi lonjakan kasus dengan cepat," kata pria yang menjadi koordinator PPKM di wilayah Jawa dan Bali itu.
Luhut juga menyoroti sejumlah provinsi, termasuk kasus COVID-19 di Jawa Tengah. Lho, mengapa?
1. Jawa Tengah jadi perhatian pemerintah karena angka kematian harian tinggi

Lebih lanjut, Luhut juga menyoroti angka kematian harian di Jawa Tengah yang lambat turunnya. Apalagi selama tiga hari berturut-turut, angka kematian harian di Jateng menempati posisi teratas di tanah air. Sejak Sabtu kemarin, akumulasi kematian di Jateng mencapai 163 jiwa.
"Pemerintah memberikan perhatian lebih pada tingkat penurunan angka kematian yang berjalan cukup lambat, utamanya di Jawa Tengah. Penyebabnya masih sama dengan yang sebelumnya yakni banyak pasien COVID-19 yang memiliki komorbid dan belum divaksinasi lengkap," kata Luhut.
Maka, Luhut kembali mengingatkan bagi warga yang memiliki penyakit komorbid atau lansia agar segera dirawat di rumah sakit bila terinfeksi COVID-19. Sementara, menurut data dari Kementerian Kesehatan, sepanjang 21 Januari 2022 hingga 6 Maret 2022, tercatat ada 8.230 pasien COVID-19 di seluruh Indonesia yang meninggal. Sebanyak tiga persen atau 265 pasien di antaranya baru berusia 0-5 tahun atau balita.
2. Pemerintah waspadai kembali terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di Eropa

Dalam jumpa pers itu, Luhut juga menjelaskan bahwa pemerintah memperhatikan dan mewaspadai kembali terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di Benua Eropa. Ia menyebut, kenaikan itu terjadi lantaran sejumlah negara di Eropa mulai melonggarkan protokol kesehatan dan mulai meningkatnya penyebaran Subvarian Omicron BA2.
"Atas dasar informasi tersebut, pemerintah ke depan tentu akan mengambil kebijakan secara lebih berhati-hati. Penerapan protokol kesehatan terutama pemakaian masker masih harus terus kita lakukan," kata pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).
Ia juga menjelaskan bahwa Indonesia saat ini belum siap bergeser ke fase endemik. Hal itu lantaran cakupan vaksinasi lengkap dan booster di Indonesia masih tergolong rendah. Mengutip data dari Kementerian Kesehatan per 8 Maret 2022, cakupan vaksinasi dua dosis rata-rata di Tanah Air mencapai 71,35 persen.
Meski begitu, bila dilihat per provinsi, hanya 12 provinsi yang cakupan vaksinasi lengkapnya di atas 70 persen. Sisa 22 provinsi lainnya, cakupan vaksinasi masih di bawah 70 persen.
"Beberapa negara seperti Arab Saudi dan Malaysia mulai melakukan transisi dari pandemik ke endemik karena pertimbangan utamanya adalah tingkat vaksinasi lengkap dan booster yang sudah tinggi di kedua negara itu. Dibandingkan kedua negara itu, capaian vaksinasi dosis lengkap dan booster kita masih tertinggal," katanya.
3. Genjot vaksinasi lengkap dan booster agar tak ada lonjakan kasus jelang Ramadan

Sementara, Luhut berharap, capaian vaksinasi COVID-19 meningkat. Apalagi tersisa dua pekan menuju bulan Ramadan. Biasanya mobilitas warga semakin meningkat jelang Ramadan dan Idul Fitri.
"Peningkatan vaksinasi dosis lengkap dan booster diperlukan untuk mendukung jalannya kegiatan selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. Kami berharap agar jalannya aktivitas ibadah umat Muslim dalam Ramadan dan Idul Fitri tahun ini bisa berjalan secara maksimal," ujar Luhut.
Namun, ia mewanti-wanti semua kegiatan ibadah itu harus tetap dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Tujuannya, agar tidak ada lonjakan kasus COVID-19 usai Lebaran.