Marak Kepala Daerah Kena OTT KPK, PKB: Pilkada Dipilih DPRD Mendesak
- OTT KPK semakin menguatkan bahwa wacana pilkada dipilih langsung DPRD kian mendesak
- Kepala daerah terjaring OTT karena biaya politik mahal
- KPK melakukan 10 OTT sepanjang 2025
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah menyoroti maraknya kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menilai, OTT KPK semakin menguatkan kembali wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih langsung oleh DPRD.
Menurut dia, langkah ini penting untuk memutus akar korupsi yang banyak dilakukan oleh kepala daerah karena biaya politik yang mahal.
"Menurut saya menjadi relevan dan mendesak untuk mempertimbangkan kembali pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih langsung oleh DPRD untuk memutus akar korupsi yang banyak dilakukan oleh kepala daerah ini," kata Abdullah kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).
1. Tak sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi ala Prabowo
Dia mengaku prihatin dengan OTT KPK terhadap kepala daerah tersebut. Ia menilai, peristiwa ini merupakan kondisi yang memilukan di tengah upaya pemberantasan korupsi yang sedang digencarkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ia mendorong KPK bukan hanya fokus untuk menggencarkan pemberantasan korupsi pada sisi penindakannya saja, seperti OTT. Namun, perlu ada upaya pencegahan melalui edukasi dan advokasi, pengawasan yang terintegrasi dengan teknologi digital serta pengembalian aset dari hasil korupsi untuk negara.
"Fokus kita bersama adalah bagaimana menyelesaikan korupsi dengan menyentuh langsung akar masalahnya. Seperti OTT oleh KPK yang banyak terjadi di daerah yang melibatkan kepala daerah, birokrat dan aparat penegak hukum serta swasta," kata dia.
2. Biaya politik mahal dinilai bukan faktor utama
Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyoroti maraknya kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dua bulan terakhir ini.
Menurut Doli, harus ada evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi kepemimpinan, khususnya di tingkat daerah. Integritas calon kepala daerah harus menjadi faktor utama, bagaimana menjalankan semua kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan hingga komitmen tidak melanggar hukum.
"Menurut saya kita harus mengevaluasi total tentang seleksi pemimpin-pemimpin kita ini," kata Doli kepada wartawan, Kamis (11/12/2025).
Doli memandang, tingginya biaya politik sebagai pemicu tindak pidana korupsi, saat ini masih dalam kajian mendalam. Dia menilai, biaya politik yang tinggi bukan menjadi satu-satunya seseorang mau melakukan tindak pidana korupsi.
"Kadang-kadang gini, karena korupsi itu kan kadang-kadang juga terjadi karena memang ada sifat greedy juga di dalam diri manusia gitu, yang gak pernah cukup gitu kan," ujarnya.
3. KPK 10 kali gelar OTT sepanjang 2025
KPK telah melakukan 10 OTT sepanjang 2025. Tangkap tangan Bupati Bekasi merupakan yang kesembilan. Tangkap tangan kedelapan menjerat jaksa, yang kemudian diserahkan ke Kejaksaan Agung. Sedangkan tangkap tangan terakhir di Kalimantan Selatan.
KPK menyegel tiga ruangan di Kawasan Kantor Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada Kamis (18/12/2025) malam. Dari ketiga ruangan itu, yang terbaru merupakan kantor Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Benny Sugiarto Prawiro.
KPK telah menyegel Kantor Bupati Bekasi dan Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Bekasi.
Penyegelan didasari OTT yang berlangsung di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan berujung pada penangkapan 10 pihak, yang identitasnya belum diungkap ke publik.
