Megawati Absen di Sidang Tahunan MPR 2025, Puan: Saya yang Mewakili

Jakarta, IDN Times - Ketua DPR RI Puan Maharani mewakili langsung Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam sidang tahunan MPR RI, DPR RI-DPD RI pada Jumat (15/8/2025). Megawati memang terlihat absen dalam forum resmi kenegaraan itu.
Mulanya, Puan membacakan sambutannya sebagai Ketua DPR RI dalam sidang tahunan MPR RI. Membuka sambutannya, Puan membacakan salam penghromatan kepada seluruh Ketua Umum Partai Politik yang hadir dalam forum resmi itu.
Puan tetap menyebut nama Megawati yang absen dalam sidang kali ini. Puan mengaku juga mewakili kehadiran Megawati sebagai pejabat teras partai berlambang banten gitu.
"Dan yang saya hormati para ketua umum partai politik. Yang sayangi dan saya cintai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ibu Prof. Dr. (HC). Hj. Megawati Soekarnoputri atau yang saat ini diwakili saya keberadaannya," kata Puan sambil tersenyum saat membuka sambutannya dalam sidang tahunan MPR RI.
Adapun, agenda kenegaraan akan berlangsung dalam beberapa rangkaian acara penting yang mencakup Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, hingga Rapat Paripurna DPR RI untuk penyampaian Nota Keuangan dan RUU APBN 2026.
Sidang Tahunan MPR RI merupakan forum resmi yang diselenggarakan setiap tahun. Sidang ini menjadi ajang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan penyampaian pidato kenegaraan Presiden menjelang peringatan HUT RI. Seluruh Anggota MPR/DPD/DPR RI hadir, bersama pejabat negara dan tamu undangan resmi.
Setelah sidang tahunan MPR, agenda akan dilanjutkan dengan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI—forum gabungan yang mempertemukan seluruh anggota parlemen. Pada forum ini, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato kenegaraan berisi laporan kinerja pemerintah, evaluasi pelaksanaan program, serta arah kebijakan nasional untuk periode berikutnya.
Setelah itu agenda akan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna DPR RI untuk membahas Nota Keuangan anggaran 2026. Dalam sidang ini, Presiden memaparkan rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara untuk tahun anggaran berikutnya, lengkap dengan prioritas pembangunan yang akan dijalankan setahun ke depan.