Melawan Kanker Payudara: Fokus Kebijakan Kesehatan Perlu Berubah
- Kanker payudara penyebab kematian terbesar perempuan di Indonesia
- Tenaga medis di puskesmas kesulitan melakukan skrining dengan alat USG
Jakarta, IDN Times - Kanker payudara adalah salah satu jenis kanker paling umum dan penyebab kematian terbesar di kalangan perempuan di Indonesia. Meski deteksi dini terbukti efektif dalam menurunkan angka kematian, implementasi di lapangan masih banyak mengalami kendala.
Dokter Spesialis Bedah Konsultan Onkologi dari RS Metropolitan Medical Centre (MMC), Farida Briani Sobri, menilai, arah kebijakan kesehatan di Indonesia belum fokus pada penurunan angka kematian atau mortalitas akibat kanker payudara.
Pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kata dia, cenderung menekankan prestasi dari segi pengadaan alat kesehatan seperti mamografi dan USG di puskesmas-puskesmas.
"Di Indonesia ini menurut saya policy maker-nya belum punya arah yang benar untuk penanganan kanker payudara. Kayak sekarang kiblatnya kan Kemenkes, ini kan targetnya masih yang dianggap prestasi itu adalah memperbanyak alat," kata dia kepada IDN Times, Jumat (11/10/2024).
1. Tantangan USG oleh dokter umum puskesmas
Dokter Farida juga menyoroti kesulitan yang dihadapi oleh tenaga medis di puskesmas dalam melakukan skrining kanker payudara dengan menggunakan alat USG.
Dia mencatat, dokter umum di puskesmas seringkali tidak memiliki waktu dan keahlian yang memadai untuk melakukan USG payudara karena tanggung jawab yang terlalu banyak. Dokter puskesmas yang harus menangani ratusan pasien sehari pun kewalahan.
"Meng-USG payudara itu tidak sesederhana yang dipikirkan," kata dia,
Selain itu, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan masyarakat yang tersebar di berbagai daerah terpencil, menghadapi tantangan besar dalam hal akses layanan kesehatan.
Dia memberikan contoh dari pengalamannya di Sumbawa, tempat asal suaminya. Banyak penduduk di pedesaan yang tinggal jauh dari kota kabupaten sehingga sulit untuk secara rutin datang ke puskesmas hanya untuk menjalani USG.
2. Menurunkan angka kematian dan pemeriksaan door to door
Melihat tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur, Farida menyarankan agar Indonesia meniru pendekatan yang dilakukan oleh India dalam mengatasi masalah yang sama.
Di India, tenaga medis seperti bidan dan kader kesehatan dilatih untuk melakukan pemeriksaan payudara klinis secara door-to-door atau pemeriksaan payudara secara klinis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (Sadanis).
"Kalau saat mereka memeriksa menemukan kelainan, barulah pasien itu mereka temani untuk ke institusi kesehatan terdekat," kata dia.
Dia mengatakan, pendekatan ini telah berhasil menurunkan angka kematian akibat kanker payudara di India hingga 25 persen, meskipun deteksi dini hanya sampai stadium 2.
Dia juga mencontohkan kondisi di Australia yang angka insidennya jauh lebih tinggi, tetapi angka kematiannya jauh lebih rendah. Hal ini, kata dia, mencerminkan keberhasilan deteksi dini dan pengobatan yang lebih efektif sehingga penting untuk memperbaiki sistem deteksi dan pengobatan kanker payudara di Indonesia agar dapat menurunkan angka kematian.
"Karena makin awal kita temukan, makin awal stadiumnya kita temukan, diobati dengan benar, maka makin baik prognosisnya," kata dia.
3. Perbaiki efektivitas saat menegakkan diagnosis
Sistem kesehatan di Indonesia, terutama terkait layanan BPJS, kata dia, memerlukan reformasi untuk meningkatkan efektivitas diagnosis dan pengobatan.
Saat ini, prosedur diagnosis dan memakan waktu, seperti biopsi yang seharusnya bisa dilakukan di poliklinik. Pemerintah, kata dia, harus mendengarkan masukan dari tenaga medis agar pengelolaan kanker payudara dapat dilakukan dengan lebih baik dan cost-effective.
"Cost-nya itu aku pernah ngitung seperempat operasi di kamar operasi," kata dia.
4. Wajibkan skrining kanker payudara
Dokter Farida mengatakan, di Indonesia saat ini belum saatnya mengimbau perempuan melakukan skrining kanker payudara secara sukarela. Sebab hal itu justru dapat menimbulkan ketakutan bahkan di kalangan tenaga medis.
Sebaiknya, kata dia, pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih tegas, seperti mewajibkan pemeriksaan bagi perempuan di atas 30 tahun sebagai syarat untuk berobat dengan BPJS.
Contoh dari negara lain yang mengirimkan surat pengingat untuk pemeriksaan rutin pun dapat diadaptasi.
