Menko Budi: Pemerintah Jamin Aspirasi Publik Ditindaklanjuti
- Menko Budi: Pemerintah jamin aspirasi publik didengar dan ditindaklanjuti
- Pemerintah membatalkan tunjangan anggota DPR, Presiden Prabowo berlakukan moratorium kunjungan luar negeri
- Budi: Aparat diperintahkan tindak tegas pada aksi anarki, rapat koordinasi untuk merumuskan kebijakan usai instruksi Prabowo
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan mengklaim aspirasi yang disampaikan dalam aksi demonstrasi akan didengar oleh pemerintah. Selain itu, aspirasi yang disuarakan akan ditindalanjuti oleh pemerintah.
"Semua aspirasi (yang disampaikan) masyarakat itu (menjadi) prioritas. Harus tetap kami tampung namun dalam suasana yang disampaikan secara baik sesuai aturan. Pemerintah menjamin itu semua didengar dan ditindaklanjuti," ujar Budi di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat pada Senin (1/9/2025).
"Percayakan saja kepada pemerintah," imbuhnya.
Namun, Budi tidak menjelaskan aspirasi mana saja yang didengar dan segera ditindaklanjuti. Sejauh ini, pemerintah dan ketua umum partai politik hanya membatalkan kebijakan tunjangan bagi anggota DPR. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga memberlakukan moratorium bagi kunjungan ke luar negeri.
Namun, bila penyampaian aspirasi masih dilakukan dengan cara-cara kekerasan, maka Budi menyebut sesuai instruksi Prabowo, pelaku akan ditindak tegas. Beberapa tindakan anarki yang dimaksud, antara lain merusak fasilitas pemerintah, penjarahan hingga aksi pembakaran fasilitas umum.
"Semua aparat diperintahkan tidak boleh ragu-ragu, harus tindak tegas. Buktikan bahwa negara memang hadir, bisa mengamankan masyarakat," katanya.
Purnawirawan jenderal Polri itu juga menyebut kondisi Jakarta sudah mulai kondusif. Namun, situasi itu harus tetap dipertahankan.
Ia juga menyebut, pihaknya pada hari ini melakukan rapat koordinasi internal untuk menindaklanjuti hasil sidang kabinet pada Minggu kemarin. Salah satu agenda rapat, yaitu perumusan kebijakan usai mendapat instruksi dari Prabowo.
"Pertama, bagaimana merumuskan dan memitigasi tindakan tegas terhadap aksi-aksi anarki, kedua, penanganan media sosial, ketiga pelibatan tokoh-tokoh agama dan masyarakat dalam rangka mendinginkan suasana, termasuk perbantuan kekuatan (pengamanan) dari daerah-daerah ke ibukota," tutur dia.
Sementara itu, aksi unjuk rasa untuk memprotes kenaikan tunjangan DPR dan kebijakan pemerintah yang merugikan publik, diperkirakan masih berlangsung pada pekan ini. Apalagi tuntutan publik yang disampaikan dalam aksi pada pekan lalu, belum semuanya dipenuhi.
Ketua umum dari tiga partai politik hanya menonaktifkan kadernya yang sikapnya dianggap nirempati. Publik menginginkan lima kader yang sudah dinonaktifkan agar dipecat dan tak lagi menerima gaji sebagai anggota parlemen.
