"Sama sekali tidak kami temukan (adanya ancaman keamanan). Tapi, kami akan menjaga dan memastikan masyarakat kita dalam keadaan tenang, aman dan kondisi yang kondusif," tutur dia.
Menko Djamari: Jakarta Kondusif, Buktinya Saya dan Istri Aman ke Mal

- Menko Polkam Djamari Chaniago menyatakan Jakarta dan kota besar lain tetap aman serta tenang; mobilitas warga dinilai tinggi, terlihat dari ramainya pasar dan mal.
- Djamari menyebut narasi demo besar berujung ricuh serta video demonstrasi yang beredar di media sosial sebagai hoaks atau rekaman lama, tanpa ancaman keamanan yang ditemukan.
- Pemerintah akan mengidentifikasi dan menindak hukum penyebar konten pemicu kekhawatiran; pemasangan pagar di mal disebut untuk keamanan properti dan telah ditertibkan pemerintah daerah.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, menepis narasi di media sosial yang menyebut Jakarta dan sejumlah kota besar di Tanah Air dalam kondisi yang tak kondusif di bulan Agustus 2026. Sebagai bukti, kata Djamari, ia dan sang istri merasa aman saat berbelanja di pusat perbelanjaan dan pasar tradisional. Dalam pandangannya, mobilitas warga Jakarta tergolong masih tinggi di tengah-tengah isu demonstrasi besar yang bakal ricuh.
"Di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di daerah yang kami kunjungi dalam keadaan aman serta tenang. Semoga keadaan semacam ini bisa kita jaga bersama-sama. Bahkan kadang saya juga berjalan bersama istri melihat ke pasar tradisional dan mal, aman-aman saja," ungkap Djamari ketika memberikan keterangan di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat pada Rabu (5/8/2026).
Ia menambahkan, ketika berkunjung ke mal, Djamari kesulitan untuk mencari tempat parkir. "Artinya, mobilitas penduduk di Jakarta masih berjalan. Masyarakat kita masih berupaya untuk menghidupi dirinya dan saya bangga melihat kita semua," tutur Purnawirawan Jenderal TNI Angkatan Darat (AD) itu.
Pernyataan itu disampaikan Djamari untuk menepis narasi yang beredar luas di media sosial mengenai rencana aksi demo besar-besaran di Jakarta pada bulan ini. Aksi demo itu diisukan bakal berujung ricuh. Maka, Djamari mendorong agar warga tetap menjaga komitmen dan tidak ikut menyebarluaskan konten yang membuat masyarakat semakin khawatir.
"Kami berharap semuanya mari kita jaga. Jangan memasukan konten-konten tertentu yang menyebabkan kekhawatiran masyarakat semakin tinggi," tutur dia.
1. Pemerintah akan identifikasi akun-akun penyebar narasi demo berujung ricuh

Lebih lanjut, Djamari mengatakan, pihaknya tidak segan-segan untuk memperkarakan penyebar narasi demo berujung ricuh ke ranah hukum. Sebab, penyebaran narasi yang menyebabkan masyarakat khawatir harus dihentikan.
"Kita tidak bisa membiarkan ini terus-menerus dan hanya memperingatkan mereka. Kami perlu mengambil tindakan-tindakan hukum," katanya.
Ia mengatakan, sudah berkomunikasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung terkait upaya penindakan ini. Hal tersebut bisa ditindak lanjuti secara hukum.
"Dalam penegakan hukum semacam itu tentunya kami tidak akan ada kompromi. Begitu dia mengganggu kepentingan masyarakat luas, kami lakukan tindakan-tindakan yang sangat-sangat terukur sehingga kami bisa menangani itu semua. Ini tidak bisa berlanjut begitu saja," tutur dia.
2. Video demo besar di media sosial merupakan rekaman lama

Djamari juga mengatakan, konten-konten yang beredar di media sosial yang menggambarkan aksi demonstrasi di sejumlah kota merupakan video lama. Saat ini belum ada aksi unjuk rasa skala besar yang berujung kericuhan. Purnawirawan jenderal di TNI Angkatan Darat (AD) itu menyebut, menyebar luasnya konten-konten tersebut di media sosial sudah menimbulkan kekhawatiran dan mengganggu masyarakat.
"Video (yang sekarang beredar) saya nyatakan tidak benar. Tidak ada di wilayah Indonesia, di Tanah Air kita hoaks semacam itu. Mungkin itu video lama, diambil pada masa lalu. Pada saat sekarang ini dan ke depan, tidak ada," katanya.
Ia pun memastikan aparat keamanan bekerja untuk memastikan situasi kondusif secara bersungguh-sungguh. Baik kepolisian, tentara hingga intelijen sudah memastikan informasi mengenai aksi demo berujung ricuh tidak ada.
3. Menko Polkam bantah pemasangan pagar merupakan respons konten di medsos

Djamari turut menepis aktivitas pemasangan pagar yang dilakukan oleh sejumlah pengelola pusat perbelanjaan dan perkantoran merupakan respons dari narasi demo berujung ricuh yang disebar di media sosial. Justru pagar-pagar tersebut langsung dicopot usai diinstruksikan oleh para kepala daerah. Salah satu kepala daerah yang memberikan instruksi adalah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
"Pemasangan pagar, gak ada (kaitannya dengan konten). Bahkan, kepala daerah di lokasi pusat perbelanjaan yang bersangkutan sudah menyelesaikan dengan baik. Baik itu pusat perbelanjaan di wilayah Surabaya dan Jakarta," kata Djamari.
"Tidak ada kaitan atau hubungannya dengan kabar-kabar seperti yang digulirkan itu," imbuhnya.
Ia menggarisbawahi sejumlah pengelola pusat perbelanjaan memasang pagar untuk keamanan properti mereka sendiri.
"Itu (pemasangan pagar) pun sudah tidak memenuhi izin di beberapa tempat. Saya tidak menyebutkan mal yang mana. Tapi, pemerintah daerah setempat sudah melakukan penertiban," tutur dia.



















