Menko PMK Tinjau Intervensi Serentak di Posyandu Cegah Stunting
- Intervensi serentak melibatkan sekitar 304.263 posyandu di 38 provinsi Indonesia.
- Muhadjir mendorong percepatan penimbangan balita untuk mencapai 100% populasi balita dan posyandu.
- Pelaksanaan intervensi serentak bertujuan untuk melihat capaian data rutin nasional tahun 2024 dan mempercepat penurunan stunting.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, meninjau pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting ke Posyandu As Syifa yang berlokasi di Desa Palem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Sabtu (15/6/2024).
Kegiatan ini bagian dari pelaksanaan intervensi serentak yang dilakukan di 38 provinsi di Indonesia. Muhadjir mengatakan, intervensi serentak tersebut melibatkan sekitar 304.263 posyandu. Saat ini, ungkap Muhadjir, capaian intervensi serentak telah mencapai 33,64 persen per 14 juni 2024.
“Ini kan bulan pengukuran dan penimbangan balita serentak nasional, melibatkan 304.263 Posyandu seluruh Indonesia. Itu capaiannya hari ini tadi saya dapat laporan baru sekitar 33,64 persen,” kata Muhadjir dalam keterangannya, dikutip Sabtu.
1. Dorong percepatan penimbangan dan pengukuran anak
Muhadjir mendorong seluruh perangkat pemerintah beserta jajaran BKKBN di daerah segera mempercepat penimbangan dan pengukuran. Hal tersebut agar akhir bulan Juni dapat mencapai setidaknya 100 persen dari total populasi balita dan posyandu yang ada.
“Saya berharap masing-masing pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa serta jajaran BKKBN di masing-masing daerah supaya mempercepat penimbangan dan pengukuran balita di seluruh posyandu sehingga akhir bulan Juni kita harapkan bisa mencapai 100 persen dari total populasi balita dan jumlah posyandu yang ada,” kata Muhadjir.
2. Pelaksanaan intervensi untuk data nasional 2024
Muhadjir menjelaskan, pelaksanaan intervensi serentak di seluruh posyandu dilakukan untuk melihat capaian dan kualitas data rutin nasional tahun 2024. Hasil yang didapat juga bakal jadi bagian dari langkah pencegahan stunting dan mempercepat penurunan stunting di Indonesia.
“Kita ingin memastikan sebetulnya berapa capaian dan kualitas pemantauan pertumbuhan tahun 2024 untuk menentukan intervensi bagi yang bermasalah gizi, karena ada perintah dari Bapak Presiden tahun 2024 nanti terakhir itu minimum 14 persen, dan ini akan kita jadikan dasar untuk intervensi kemudian melakukan langkah pencegahan stunting pada periode kepemimpinan presiden berikutnya,” kata Muhadjir.
3. Tiga pencatatan PPGBM
Muhadjir mengatakan, ada tiga standar kelayakan pada Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (PPGBM), yakni peralatan yang terstandar, kompetensi kader, serta cakupan mencapai 100 persen dari total balita nasional.
“Karena kelayakan standar data rutin PPGBM yang bisa dipertanggungjawabkan itu adalah apabila peralatannya terstandar, tidak boleh peralatan yang macam-macam. Kemudian tenaga kadernya kompeten, dan cakupannya harus 100 persen dari total balita nasional,” kata dia.
