Merasa Tak Cocok, Kota Pariaman Tolak SKB 3 Menteri Seragam Sekolah
Padang, IDN Times - Wali Kota (Wako) Pariaman, Sumatra Barat atau Sumbar, Genius Umar, menegaskan tidak menerapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang seragam sekolah.
Genius Umar memastikan dirinya siap diundang dan bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, untuk berdiskusi perihal tersebut.
“Walaupun saya akan mendapatkan sanksi berupa teguran atau sanksi lainnya, saya tidak akan melakukan hal tersebut (kebijakan SKB 3 Menteri). Kota Pariaman tidak pernah ada kasus seperti itu," ujarnya, Senin (15/2/2021).
SKB Tiga Menteri terkait pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah, dikeluarkan untuk daerah di jenjang pendidikan dasar dan menengah.
1. Pariaman memiliki masyarakat yang homogen
Menurut Genius Umar, masyarakat di Kota Pariaman adalah homogen yang tidak memerlukan aturan seperti itu. Genius justru mempertanyakan sekolah-sekolah agama seperti Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) jika aturan diterapkan.
“Tugas sekolah adalah membentuk karakter dari anak didiknya masing-masing sesuai dengan agama mereka. Akses-akses tertentu tidak diperhitungkan ketika membuat kebijakan ini. Kalau kebijakan ini kita terapkan, bagaimana dengan sekolah-sekolah agama yang ada seperti SDIT atau yang lainnya?" tegasnya.
2. Gubernur diminta lakukan koordinasi
Perihal SKB Tiga Menteri ini, Genius Umar juga menyoroti Gubernur Sumatra Barat sebagai wakil dari Pemerintah Pusat. Menurut dia, Gubernur seharusnya berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah untuk membahas secara bersama-sama.
“Kalau perlu saya akan surati Menteri Pendidikan agar bisa bertemu langsung dengan beliau untuk membahas masalah ini. Kalau perlu semua kepala daerah bisa bertemu langsung dengan Menteri Pendidikan untuk berkomunikasi,” ujarnya.
3. Tidak semua sekolah di Sumbar punya kasus yang sama
Genius menilai, tidak semua sekolah di Sumbar mempunyai kasus yang terjadi di Padang. Genius memastikan jika kebijakan SKB Tiga Menteri tidak akan diberlakukan di daerahnya.
“Kita tidak akan memaksakan pemakaian atribut agama, karena kita semua di Kota Pariaman ini telah melakukan sesuai dengan agama masing-masing,” tutupnya.
