Respons Jokowi soal Ganjar Dorong DPR Hak Angket Usut Pilpres Curang
Presiden Joko Widodo (IDN Times/Ilman Nafi'an)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mendorong DPR RI menggunakan menggunakan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Presiden Joko "Jokowi" Widodo menanggapi santai soal usulan Ganjar tersebut.
"Itu hak demokrasi, gak apa-apa," ujar Jokowi usai menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional 2024 di Jakarta, Selasa (20/2/2024).
Baca Juga: Tim Hukum Anies-Ganjar Kolaborasi Ungkap Dugaan Kecurangan Pemilu
1. Ganjar sebut DPR harus kritisi kecurangan Pilpres 2024
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo jelang pencoblosan ke TPS di Semarang pada Rabu (14/2/2024). (IDN Times/Aryodamar)Sebelumnya, Ganjar Ganjar Pranowo mendorong dua partai pengusungnya yakni PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggunakan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu Presiden 2024. Namun, apabila DPR tak siap dengan hak angket, ia mendorong penggunaan hak interpelasi.
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (19/2/2024).
Baca Juga: Sikapi Hasil Pemilu, Todung Mulya Lubis Pimpin Tim Khusus Kubu Ganjar
2. Usulan hak angket sudah dibahas dalam rapat TPN Ganjar-Mahfud
Editor’s picks
Calon Presiden Ganjar Pranowo nongkrong bareng Slank dan Slankers di Taman Budaya Semarang, Jawa Tengah (IDN Times/Aryodamar)Ganjar mengungkapkan, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR telah disampaikannya dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, pada 15 Februari 2024. Pada kesempatan itu, Ganjar juga membeberkan ribuan pesan yang masuk dari relawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024.
Menurutnya, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui dugaan kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggung jawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu. Sebab, kecurangan dalam Pilpres 2024 tak boleh didiamkan.
"Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” ungkap Ganjar.
3. Bakal gandeng partai pendukung AMIN
Anies dan Cak Imin jelang debat perdana cawapres di JCC pada Jumat (22/12/2023). (IDN Times/Santi Dewi)Ganjar menyadari suara partai pengusungnya tak cukup di DPR. Oleh karena itu, ia berharap dukungan dari partai politik pengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) untuk mengajukan hak angket dan interpelasi.
Dia menjelaskan, dengan keterlibatan Partai NasDem, PKS, PKB, serta PDI Perjuangan dan PPP, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.
"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," ujar Ganjar.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
