Panas Dingin Hubungan Megawati–Jokowi
- Hubungan Megawati dan Jokowi digambarkan sebagai relasi politik panas-dingin yang mencerminkan tarik-menarik antara loyalitas, kekuasaan, dan kepentingan nasional sejak awal karier Jokowi di PDIP.
- Ketegangan memuncak saat Kongres PDIP 2015 ketika Megawati menegur Jokowi di depan publik, mendorongnya mencari dukungan politik dari partai lain hingga posisinya makin kuat pada 2019.
- Menjelang dan setelah Pemilu 2024, hubungan keduanya retak total; PDIP resmi memecat Jokowi beserta keluarganya karena arah politik berbeda, sementara Jokowi memilih menghormati keputusan partai.
Jakarta, IDN Times - Hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) dan Presiden ke-7 RI Joko "Jokowi" Widodo telah mewarnai landascape politik nasional, dan menjadi dinamika politik yang banyak mencuri perhatian publik. Relasi kedua tokoh tersebut tidak pernah surut dari sorotan publik, karena menggambarkan tarik-menarik antara loyalitas, kekuasaan, dan kepentingan politik nasional.
Dalam perjalanannya, hubungan Megawati dan Jokowi selama ini terus digambarkan sebagai relasi yang 'panas-dingin'. Di satu sisi, keduanya memiliki sejarah panjang sebagai mitra politik. Di sisi lain, sejumlah peristiwa menunjukkan adanya perbedaan pandangan, terutama menjelang dan sesudah Pilpres 2024.
Pakar politik dari Universitas Nasional Australia (ANU), Prof. Marcus Mietzner dalam sebuah acara bedah buku yang ia tulis bertajuk Ruling Indonesia: Jokowi's Presidency in an Age of Democratic Crisis and Great Power Competition yang difelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) pada Jumat, 12 Juni 2026, menggambarkan puncak panas dingin relasi Megawati dan Jokowi yang telah mewarnai landscape politik nasional pada akhir periode kedua kepemimpinan Jokowi.
Karier politik Jokowi tidak dapat dilepaskan dari PDIP. Melalui partai yang dipimpin Megawati, Jokowi menapaki jenjang politik mulai dari Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta setelah terpilih pada Pilkada DKI 2012, hingga akhirnya mencapai puncak karier sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia selama dua periode.
Selama bertahun-tahun, hubungan keduanya terlihat harmonis. Megawati menjadi figur sentral PDIP yang memberikan dukungan politik, sementara Jokowi menjadi simbol keberhasilan kaderisasi partai. Ia tahu betul bagaimana mencuri hati Megawati demi tiket pencalonannya pada Pilpres 2014.
"Dia harus menghabiskan waktu bersama Megawati, mendengarkan cerita-ceritanya, bahkan memakan nasi goreng buatannya. Hal ini sampai memunculkan meme yang mengejeknya sebagai 'petugas partai' atau pesuruh Mega, seperti meme Megawati yang seolah sedang menggendong Jokowi layaknya bayi," kata dia.
1. Jokowi hadiri Kongres IV PDIP sebagai kader
Marcus mengatakan, Kongres PDIP 2015 menggambarkan bagaimana posisi Jokowi di partai berlambang banteng itu, meskipun di sisi lain ia merupakan seorang Presiden.
Di saat semua partai berlomba-lomba mengundang Jokowi agar bisa hadir, membuka acara, dan menyampaikan pidato dalam perhelatan kongres dan sebagainya, PDIP tetap memperlakukan Jokowi sebagai kader, bukan tamu istimewa.
"Tetapi di sana, Jokowi yang sudah menjadi Presiden Republik Indonesia, disuruh duduk di barisan depan dan dimarahi habis-habisan oleh Megawati di depan media yang disiarkan secara langsung," kata Marcus.
Megawati yang memainkan figur sentral di PDIP menceramahi Jokowi dari atas podium saat berpidato dalam acara kongres itu.
"Anda tidak melakukan ini, Anda tidak menuruti itu. Saya berharap Anda menjalankan agenda partai! Beraninya Anda membawa orang-orang ini (non-PDIP) ke dalam pemerintahan," tutur Marcus, menirukan Megawati.
Jokowi duduk mendengarkan semuanya dengan sangat tenang dan tabah. Marcus mengatakan, Jokowi bahkan berhasil menahan godaan untuk mengeluh kepada media. Meskipun Marcus mengetahui persis, momen itu adalah titik balik bagi Jokowi terhadap Megawati sebagai figur sentral di PDIP.
2. Jokowi mencari dukungan parpol lain
Sejak saat itu, Marcus menjelaskan, Jokowi mulai mencari dukungan penuh di luar PDIP, seperti Partai Golkar hingga PPP.
Marcus juga meyakini ada momen bahwa Jokowi secara diam-diam meminta partai lain untuk menolak suatu kebijakan tertentu di depan publik, sehingga memiliki alasan kepada PDIP bahwa tidak ada konsensus untuk menjalankan kebijakan tersebut.
"Dia kemudian bisa mendatangi Megawati dan berkata, 'Saya sangat menghargai keinginan PDIP, tetapi Golkar dan PPP punya pandangan berbeda. PKB juga tidak setuju'. Dia mulai saling mengadu domba partai-partai tersebut," kata dia.
Namun, Marcus menjelaskan, keadaan berbalik dengan sangat cepat. Puncaknya terjadi pada Kongres PDIP berikutnya di Bali pada 2019. Marcus turut hadir dalam acara penting bagi PDIP.
"Dinamikanya sudah berubah total 180 derajat. Megawati bersikap sangat manis dan penuh senyum," kata dia.
Marcus mengatakan, Megawati tahu ia tidak bisa lagi mengulangi sikap arogannya seperti pada kongres sebelumnta pada 2015. Presiden Jokowi pada Kongres V PDIP saat itu diberikan panggung kehormatan untuk berpidato.
"Secara simbolis, itu menunjukkan evolusi politik Jokowi. Dengan insting politiknya yang tajam dan ketegasannya dalam menyingkirkan rintangan, dia berhasil mencapai posisi kekuasaan yang nyaris mutlak pada 2019," kata dia.
3. PDIP pecat Jokowi dan anggota keluarga
Spekulasi terkait renggangnya relasi Megawati dan Jokowi mulai menguat menjelang Pilpres 2024. Salah satu pemicunya adalah munculnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau tiga periode yang mendapat penolakan dari PDIP. Di saat yang sama, arah politik Jokowi dinilai tidak selalu sejalan dengan sikap resmi partai.
Ketegangan semakin meningkat setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden yang membuka jalan bagi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Langkah tersebut berbeda dengan keputusan PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.
Hubungan yang sempat berada dalam zona abu-abu, akhirnya mencapai titik paling tegas setelah Pemilu 2024. PDIP memecat Jokowi dan anggota keluarganya sebagai kader partai berlambang kepala banteng moncong putih itu.
Pengumuman tersebut disampaikan melalui surat resmi yang dikeluarkan DPP PDIP, yang dibacakan di hadapan kader partai secara terbuka. Dalam surat tersebut 27 kader PDIP yang dipecat termasuk Jokowi, Gibran, dan Bobby. Langkah ini dipandang sebagai puncak dari ketegangan yang berkembang sepanjang tahun politik 2024.
Namun, Jokowi tidak mempermasalahkan pemecatan tersebut. Ia justru menghormati keputusan PDIP.
"Ya tidak apa-apa saya menghormati itu,” ujar Jokowi saat ditemui, Selasa 17 Desember 2024.
Jokowi juga menyatakan tidak akan melakukan pembelaan apapun setelah resmi dipecat sebagai kader PDIP, partai yang mengantarkan ia berkuas selama dua periode kepemimpinan.
“Saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena keputusan, itu sudah terjadi nanti waktu yang akan mengujinya,” ungkap Jokowi, kala itu.
