Persiapan Sengketa Hasil Pilkada 2024, MK Gelar Pelatihan Panitera
Jakarta, IDN Times - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Coaching Clinic Bagi Panitera Pengganti Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) Cisarua, Bogor, Jawa Barat.
Pelatihan itu dilakukan sebagai persiapan jelang menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) Tahun 2024, salah satunya, MK.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, bersama para hakim konstitusi lainnya memberikan arahan kepada para panitera pengganti MK. Setelah Ketua MK Suhartoyo membuka kegiatan pada Kamis, 7 November 2024, para hakim konstitusi memberikan overview sekaligus harapan dalam penanganan perkara PHPKada Tahun 2024.
1. Penanganan perkara PHPU Pileg 2024 dievaluasi
Pada hari berikutnya, Jumat (8/11/2024), diselenggarakan praktik penyusunan telaah permohonan, draf putusan atau ketetapan, baik untuk perkara yang lewat tenggat dan tidak memenuhi kedudukan hukum (legal standing), maupun perkara dengan pembuktian atau pemeriksaan lanjutan.
Hakim konstitusi bersama panitera pengganti pun melakukan evaluasi penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024, sebagai bahan rujukan untuk penanganan PHPKada 2024/2025.
2. MK rumuskan permasalahan terkait administrasi dan registrasi gugatan
Temuan-temuan permasalahan pada penanganan PHPU sebelumnya dibahas dan kemudian dirumuskan solusinya. Kegiatan tersebut digelar dalam tiga panel yang masing-masing didampingi langsung hakim konstitusi. Hasil diskusi dari tiap-tiap panel langsung dibahas secara pleno penyampaian isu-isu pada hari yang sama.
“Muncul temuan-temuan yang mungkin perlu dipersamakan persepsinya setiap panel yang kemudian mungkin bisa menjadi rujukan Mahkamah,” ujar Suhartoyo.
Temuan dimaksud berkaitan dengan bidang administrasi dan registrasi (adminreg). Misalnya, terkait layanan konsultasi yang memberikan layanan yang baik dan to the point pada substansi konsultasi sesuai dengan hukum acara.
Kemudian, temuan terkait telaah permohonan, seperti agar diperhatikan nomor perkara karena akan ada perkara yang diregistrasi pada 2024 menggunakan angka romawi XXII dan perkara yang diregistrasi pada 2025 memakai angka romawi XXIII, serta mengantisipasi adanya permohonan yang diajukan selain dari pasangan calon atau pemantau.
Temuan-temuan substansi atas permohonan perkara belum dapat diungkap dan hal ini pun masih akan dibahas lebih lanjut dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Salah satunya, terkait template putusan kabul agar ada keseragaman.
Coaching Clinic resmi ditutup pada Sabtu, 9 November 2024 oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra. Saldi berharap seluruh pegawai MK tetap solid demi menjaga wajah MK tetap baik di mata publik menjelang atau saat berlangsungnya penanganan sengketa hasil Pilkada serentak.
“Wajah MK yang semakin membaik ini ujian kita untuk mempertahankan dan memperbaiki wajah itu pada penyelesaian sengketa hasil pilkada ke depan. Oleh karena itu, diharapkan soliditas kita bersama dan tidak terjadi hal-hal yang bisa mengancam wajah MK ke depan,” kata Saldi.
3. MK prediksi sengketa Pilkada 2024 yang diregister sebanyak 324 pekara
Sebagai informasi, MK memprediksi perkara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang diregistrasi sebanyak 324 perkara dari 545 daerah (59,45 persen) yang menyelenggarakan pemilihan serentak pada 2024.
Sebanyak 545 daerah itu terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 39 kota yang secara serentak menggelar pemilihan kepala daerah masing-masing.
Asumsi tersebut berdasarkan persentase penanganan perkara pemilihan kepala daerah pada 2017 yang mencapai 59,41 persen.
