Polda Metro Kerahkan 4 Ribu Personel Kawal Demo di DPR dan Patung Kuda
- Polda Metro Jaya menurunkan 4.057 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di kawasan DPR, Monas, dan Bundaran HI pada Senin, 22 Juni 2026.
- Pengamanan dilakukan secara humanis dan persuasif dengan fokus menjaga keselamatan peserta aksi serta masyarakat pengguna jalan dari potensi kemacetan dan gangguan umum.
- Polda Metro mengimbau peserta aksi agar tertib, tidak terprovokasi, serta menghormati hak masyarakat lain demi menjaga keamanan dan ketertiban bersama.
Jakarta, IDN Times - Polda Metro Jaya mengerahkan 4.057 personel gabungan untuk mengamankan demonstrasi dari sejumlah elemen masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Senin (22/6/2026). Ribuan personel keamanan tersebut disiagakan di kawasan Monas, Bundaran Hotel Indonesia (HI), dan sekitar Gedung DPR/MPR RI.
Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, personel yang dilibatkan terdiri dari 3.701 personel Polda Metro Jaya, 156 personel Polres, serta 200 personel perbantuan dari TNI.
“Polda Metro Jaya menyiapkan 4.057 personel gabungan untuk melayani masyarakat yang akan menyampaikan pendapat. Pengamanan dilakukan secara humanis, persuasif, dan tetap mengedepankan keselamatan seluruh pihak, baik peserta aksi maupun masyarakat pengguna jalan,” ujar Budi dalam keterangan tertulisnya.
Budi menjelaskan personel keamanan juga disiapkan untuk mengantisipasi potensi kerawanan, seperti kemacetan, pelanggaran lalu lintas, konvoi, pemblokiran jalan, hingga gangguan terhadap fasilitas umum.
“Pengaturan lalu lintas akan dilakukan secara situasional melihat dinamika di lapangan. Kami mengimbau masyarakat pengguna jalan untuk menghindari sementara kawasan yang menjadi titik kegiatan apabila tidak memiliki kepentingan mendesak,” jelasnya.
Polda Metro Jaya juga mengimbau peserta aksi agar menyampaikan pendapat secara tertib, tidak mudah terprovokasi, tidak membawa barang berbahaya, serta tetap menghormati hak masyarakat lainnya.
“Kami mengajak seluruh peserta aksi untuk menjaga ketertiban bersama. Silakan menyampaikan aspirasi sesuai aturan, namun tetap jaga keamanan, ketertiban, dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat,” kata Budi.
