Polemik Beda Survei Pilkada Jakarta, Poltracking Keluar dari Persepsi
- Poltracking keluar dari Persepi setelah diberi sanksi tidak diizinkan mempublikasikan hasil survei tanpa persetujuan Dewan Etik Persepi.
- Dewan Etik Persepi dinilai tidak adil dalam menjelaskan perbedaan hasil antara LSI dan Poltracking terkait survei Pilkada Jakarta 2024.
- Poltracking sudah lama terlibat dalam berbagai kegiatan survei dan hasil quick count-nya paling presisi di antara anggota-anggota Persepi.
Jakarta, IDN Times - Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi mengungkapkan, pihaknya keluar dari Persepsi atau Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepsi). Keputusan ini diambil setelah adanya sanksi tidak diizinkan mempublikasikan hasil survei tanpa ada persetujuan dari Dewan Etik Persepsi. Sebelumnya, Persepi menemukan kejanggalan usai memeriksa hasil survei Pilkada DKI Jakarta 2024 dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking Indonesia.
“Poltracking pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas, pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas,” kata Masduri dalam keterangannya dikutip Selasa (5/11/2024).
1. Poltracking akui sudah cukup sabar dengan dinamika internal organisasi
Masduri menjelaskan, Poltracking sudah 10 tahun bergabung bersama Persepsi dan cukup bersabar dengan dinamika internal organisasi. Selain itu, Dewan Etik Persepi dinilai tidak adil dalam menjelaskan tentang perbedaan hasil antara LSI dan Poltracking terkait survei Pilkada Jakarta 2024.
“Persepi hanya menjelaskan pemeriksaan metode dan implementasi dari LSI dapat dianalisis dengan baik. Tapi tidak dijelaskan bagaimana dan kenapa metode dan implementasinya dapat dianalisis dengan baik. Lebih jauh lagi hasil analisis tersebut juga tidak disampaikan ke publik. Bagi kami ini penting juga untuk disampaikan ke publik, tetapi Dewan Etik Persepi tidak melakukan ini,” kata dia.
2. Penggantian PSU memiliki konsekuensi terhadap kualitas data
Salah satu pembahasan yang muncul pada saat pertemuan Dewan Etik pertama, kata Masduri, adalah cerita tentang LSI melakukan penggantian beberapa Primary Sampling Unit (PSU), sekitar 60 (50 persen) PSU Survei LSI di Pilkada Jakarta.
“Kami berpandangan ini penting juga disampaikan kepada publik, karena penggantian PSU memiliki konsekuensi terhadap kualitas data,” katanya.
Dia menjelaskan, sejak awal Poltracking menyerahkan 2.000 data yang diolah pada survei Pilkada Jakarta. Kemudian Dewan Etik meminta raw data dari dashboard, lalu dikirimkan pada 3 November 2024.
“Tidak ada perbedaan antara dua data tersebut,” katanya.
3. Keputusan Dewan Etik dinilai tidak adil dan tidak proporsional
Masduri mengatakan, bagi pihaknya keputusan Dewan Etik tidak adil, karena tidak proporsional dan akuntabel dalam proses pemeriksaan terhadap Poltracking dan LSI.
Poltracking sendiri sudah melaksanakan semua Standar Operasional Prosedur (SOP) survei guna menjaga kualitas data.
“Hal tersebut sudah kami paparkan dan jelaskan kepada Dewan Etik,” katanya.
4. Poltracking sebut naif jika pertaruhkan rekam jejak hanya karena survei Pilkada Jakarta
Masduri menjelaskan, Poltracking sudah lama terlibat dalam berbagai kegiatan survei, dari Pemilu 2014, Pilkada 2015, Pilkada 2017, Pilkada 2018, Pemilu 2019, Pilkada 2020, dan Pemilu 2024. Hasil survei Poltracking memprediksi kecenderungan Pilpres 2024 berlangsung satu putaran.
Dia juga menyatakan, hasil quick count Poltracking paling presisi di antara anggota-anggota Persepi. Termasuk hasil Pilpres 2019, hasil survei hanya selisih satu persen dan quick count selisih 0.52 persen dengan hasil resmi KPU. Paling presisi di antara berbagai hasil lembaga survei. Bahkan quick count Poltracking di Pilkada Bengkulu 2020 selisih 0 persen.
“Betapa naifnya kalau Poltracking harus mempertaruhkan rekam jejak dan reputasinya selama 12 tahun hanya gara-gara satu survei Pilkada Jakarta,” katanya.
