Polemik Pidato AHY soal Batas Kekuasaan, NasDem Harap Koalisi Tetap Solid

Ketika ditanya apakah pernyataan AHY mengganggu kekompakan koalisi pendukung Prabowo, Saan menyerahkan penilaian tersebut kepada masing-masing partai politik.

Namun, Saan menegaskan, NasDem berharap seluruh anggota koalisi tetap solid dan memiliki komitmen bersama dalam mendukung pemerintahan Prabowo.

"Setidaknya NasDem berharap bahwa koalisi ini tetap solid, koalisi ini tetap punya komitmen yang sama untuk mengawal pemerintahan Pak Prabowo ini," katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Saan juga merespons pandangan yang menyebut pidato AHY mencerminkan ketidakpuasan Demokrat terhadap pemerintahan. Menurut dia, partai-partai yang berada dalam barisan koalisi, seharusnya bersama-sama bertanggung jawab menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah.

Saan mencontohkan sejumlah persoalan yang tengah dihadapi Indonesia, mulai dari kebakaran hutan, bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.

"Tantangan-tantangan ini membutuhkan tadi, soliditas di internal koalisi. Jadi sekali lagi, soliditas di internal koalisi itu menjadi sangat penting," ujar Saan.

Saan mengatakan, ketentuan mengenai pembatasan masa jabatan presiden sebenarnya telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar (UUD), yakni maksimal dua periode. Ia menilai pernyataan AHY merupakan sikap politik Demokrat yang disampaikan ketua umumnya.

"Dan tentu sebagai sebuah sikap politik sebuah partai, kita menghormati dan menghargai saja," ujar dia.

Meski demikian, Saan mengatakan, Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Karena itu, menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan kebersamaan dan situasi politik yang stabil.

Wakil Ketua DPR RI itu mengakui pernyataan politik dapat memunculkan beragam interpretasi. Namun, ia berharap, para pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Prabowo dapat menyampaikan sikap yang menjaga kekompakan bersama.

"Menurut saya bahwa interpretasi terhadap statement tersebut ada multiinterpretasi, multitafsir, itu hal yang biasa," katanya.

Menurut Saan, pernyataan politik dari elite partai sebaiknya tidak memicu tafsir berbeda, yang berpotensi membuat suasana internal koalisi menjadi kurang kondusif.

"Makanya semua pimpinan partai yang tergabung dalam koalisi hendaknya memberikan sebuah pernyataan politik atau statement politik yang bisa membuat situasi atau kekompakan di internal koalisi. Supaya tidak saling menafsirkan satu sama lain, tafsirnya bisa sama, bukan tafsir yang beda-beda, yang itu membuat nanti suasana menjadi kurang kondusif di internal koalisi," kata dia.

Saan berharap seluruh partai dalam koalisi memiliki komitmen yang sama untuk mengawal pemerintahan Prabowo, serta menyukseskan berbagai program prioritas dan kebijakan strategis pemerintah.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, juga menyoroti pidato yang disampaikan AHY dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat, Sabtu, 5 September 2026. Menurut Doli, pernyataan AHY seperti sinyal untuk maju pada kontestasi Pilpres 2029.

"Secara substansi, apa yang disampaikan oleh AHY, saya setuju sepenuhnya. Tentang pertumbuhan demokrasi yang harus terus dijaga, tanggung jawab seluruh institusi negara, tugas utama pemerintah, dan hak serta kewajiban warga negara," kata Doli dalam keterangannya, Senin, 7 September 2026.

"Namun, dilihat dari cari penyampaian, gestur, dan standing position-nya, AHY seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender (lawan) dalam Pilpres mendatang," sambungnya.

Doli menegaskan, sebagai sebuah bangsa, masyarakat sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Situasi yang dihadapi masyarakat juga tidak mudah.

"Dan AHY posisinya saat ini adalah bagian dari pemerintah yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas situasi apapun yang dihadapi. Kesulitan yang dihadapi rakyat adalah tanggung jawab kita semua. Pemerintah, DPR, dan juga partai politik, adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan," tuturnya.

Doli meyakini, fenomena yang ada saat ini, semakin menguatkan bahwa ternyata “magnet” Pilpres 2029 tak bisa terhindarkan lagi dan semakin terbuka. Sepertinya beberapa kekuatan sudah mulai pasang kuda-kuda.

Ia menuturkan, bila beberapa waktu lalu, Ketua Umum Projo, Budi Arie yang mewakili poros politik Solo sudah terang benderang menyatakan kesiapannya. Sekarang publik menyaksikan satu lagi poros politik Cikeas ikut memberikan sinyal yang kuat. Padahal, kedua poros ini sedang bersama-sama berada satu kapal di dalam pemerintahan Prabowo.

"Memang menjadi agak unik, bila dalam waktu dekat, salah satu 'poros politik' penting lain (Teuku Umar), tidak kunjung menyatakan siap bertarung pada Pilpres 2029. Buat kami, Partai Golkar, tentu kami menghormati apa yang menjadi agenda, sikap, keputusan, dan langkah setiap partai politik. Itu adalah kedaulatan dan otoritas masing-masing partai politik. Kami saat ini, hingga 2029, tetap fokus untuk membantu menyukseskan seluruh program pemerintahan Prabowo-Gibran, membantu sekuat tenaga agar rakyat bisa segera keluar dari masalah yang dihadapi," imbuh dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengingatkan pentingnya menjaga demokrasi di tengah siklus pergantian kekuasaan.

AHY mengatakan, Partai Demokrat memiliki pengalaman memimpin pemerintahan maupun berada di luar pemerintahan. Partai tersebut juga pernah merasakan kemenangan dan kekalahan dalam kontestasi politik.

Menurut dia, pengalaman tersebut menjadi pelajaran bahwa demokrasi harus tetap dijaga dalam kondisi apa pun. Sebab, pemilu pada hakekatnya merupakan milik rakyat.

"Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih," ujar AHY dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat, Sabtu, 5 September 2026.

AHY juga mengajak kader Demokrat belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut dia, salah satu pelajaran penting adalah proses pergantian kekuasaan yang berlangsung secara damai dan demokratis setelah SBY menyelesaikan dua periode pemerintahan.

Dia mengatakan, kekuasaan tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang dapat dimiliki seseorang untuk selamanya. Kekuasaan merupakan amanah yang diberikan rakyat dan memiliki batas waktu.

"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," kata dia.

AHY mengatakan, jabatan dan kekuasaan pada akhirnya akan berganti seiring dengan siklus politik. Karena itu, seluruh kader Demokrat diminta memahami bahwa kekuasaan bukanlah tujuan akhir.

"Kekuasaan datang dan pergi. Jabatan ada waktunya. Pemilu memiliki siklusnya," ujar AHY.