Polri Akan Tambah Direktorat PPA dan PPO dari Kepri hingga Malut
- Beberapa Polda dipersiapkan dalam rangka memitigasi secara maksimal
- Wakapolri beberkan peta pusat eksploitasi
Jakarta, IDN Times - Wakapolri, Komjen Pol Dedi Prasetyo, mengungkapkan jumlah Direktorat Reserse Pidana Perempuan dan Anak-Pidana Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) di tingkat polda akan ditambah. Dia mengatakan, penambahan akan dilakukan di sejumlah daerah seperti Polda Kepulauan Riau (Kepri) hingga Polda Maluku Utara.
Hal itu diungkap saat acara Bedah Buku Strategi Polri Dalam Pemberantasan TPPO di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan (Jaksel), Rabu (21/1/2026).
Komjen Dedi mengaku sudah berdiskusi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) atau BP2MI terkait pembentukan Dit PPA-PPO baru di sejumlah wilayah.
“Kami sudah diskusi dengan Wamen (Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ WammenP2MI/BP2MI), ada tambahan (pembentukan Ditres PPA-PP0) nanti untuk Kepulauan Riau (Kepri), Kalimantan Utara (Kaltara) kemudian Bali, Banten, kemudian Maluku Utara (Malut),” ujar Komjen Dedi.
1. Beberapa Polda dipersiapkan dalam rangka memitigasi secara maksimal
Mantan Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) ini menuturkan, pembentukan Direktorat Reserse PPA-PPO baru di sejumlah wilayah adalah bentuk mitigasi terhadap kejahatan perdagangan orang.
“Ada beberapa Polda yang akan kita persiapkan dalam rangka memitigasi secara maksimal terjadinya kejahatan TPPO, ujar dia.
2. Wakapolri beberkan peta pusat eksploitasi
Dedi kemudian menerangkan soal wilayah yang menjadi pusat eksploitasi dalam kurun 2020 hingga 2023 di Asia Tenggara. Mulai dari Kamboja hingga Myanmar.
“Dalam simpul korban perdagangan manusia WNI selama 2020-2023, peta korban WNI di kawasan Asia dalam tiga tahun terakhir ini menunjukkan bahwa pusat-pusat eksploitasi yang menonjol terjadi di Kamboja, Filipina, dengan simpul transitnya di Thailand, Laos dan Myanmar,” kata dia.
3. Indonesia dan Filipina memiliki pola TPPO berbeda
Dia mengatakan, Indonesia dan Filipina memiliki pola berbeda dalam hal perlintasan jaringan TPPO. Hal itu karena garis pantai kedua negara ini terbentang luas sehingga titik-titik masuknya pun banyak.
“Ada terjadi perbedaan pola (masuk jaringan TPPO) terutama di Indonesia dan Filipina. Ini negara-negara kepulauan yang memiliki garis pantai yang sangat luas, pintu masuknya banyak,” ujar dia.
