Zelenskyy Pecat Wakil Kepala Kantor Kepresidenan, Kenapa?
- Presiden Volodymyr Zelenskyy memecat Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Iryna Mudra setelah rumahnya dilaporkan digeledah dalam penyelidikan dugaan pencucian uang.
- NABU menyelidiki kelompok yang diduga mencuci 3,4 juta dolar AS melalui bank negara, melibatkan pejabat senior dan terkait pembayaran jaminan eks Menteri Energi Herman Haluschenko.
- Pemerintahan Zelenskyy menghadapi rangkaian kasus korupsi dan kritik krisis tata kelola, sementara seruan pemilu muncul meski pemungutan suara ditangguhkan selama perang.
Jakarta, IDN Times – Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, memecat Wakil Kepala Kantor Kepresidenan, Iryna Mudra, pada Rabu (19/8/2026). Pemecatan tersebut terjadi setelah sejumlah laporan menyebut rumah Mudra digeledah oleh aparat yang sedang menyelidiki dugaan skema pencucian uang.
Biro Antikorupsi Nasional Ukraina (NABU) meluncurkan operasi besar untuk membongkar dugaan organisasi kriminal yang melibatkan politisi dan pejabat senior pemerintahan. NABU menyebut seorang wakil kepala kantor presiden, anggota parlemen aktif, mantan anggota parlemen, serta CEO dan kepala dewan pengawas sebuah bank milik negara termasuk dalam kelompok yang diselidiki.
NABU juga merilis sejumlah cuplikan percakapan yang disadap sebagai bagian dari penyelidikan. Rekaman tersebut diduga berisi pembahasan mengenai pendaftaran aset atas nama anak-anak serta sejumlah referensi terhadap kantor kepresidenan. Meski demikian, pihaknya tidak mengungkap identitas mereka, dikutip dari Euronews.
1. Biro antikorupsi Ukraina temukan dugaan pencucian uang lewat bank negara
ilustrasi bendera Ukraina (unsplash.com/Max Kukurudziak) NABU mengatakan penyidik telah mengidentifikasi kelompok yang diduga mencuci uang senilai 3,4 juta dolar AS (setara Rp60 miliar) melalui sebuah bank milik negara. Uang tersebut diduga digunakan untuk membayar jaminan bagi mantan Menteri Energi Ukraina, Herman Haluschenko, yang juga tengah menghadapi dakwaan korupsi.
Haluschenko merupakan terdakwa dalam kasus korupsi besar yang dikenal sebagai kasus Midas. Dia didakwa bersama pengusaha Timur Mindich, yang telah melarikan diri dari Ukraina. Mindich diketahui pernah menjadi rekan Zelenskyy dan merupakan mantan pemilik bersama perusahaan produksi televisi Kvartal 95, yang didirikan bersama Zelenskyy sebelum pemimpin Kiev itu terjun ke dunia politik.
Dilansir The Guardian, Mindich dituduh menjadi dalang skema korupsi berskala besar yang terungkap pada November lalu. Dalam kasus tersebut, sejumlah perusahaan yang ingin memasok kebutuhan kepada perusahaan pembangkit listrik tenaga nuklir milik negara, Energoatom, diduga dimintai pembayaran suap.
2. Eks menhan Ukraina sebut Kiev hadapi krisis tata kelola di bawah Zelenskyy
Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy. (President Of Ukraine from Україна, Public domain, via Wikimedia Commons) Pemecatan Mudra terjadi sehari setelah mantan Menteri Pertahanan Ukraina, Mykhailo Fedorov, menyerukan digelarnya pemilihan umum nasional meski invasi Rusia masih berlangsung. Fedorov mengatakan bahwa Kiev sedang menghadapi krisis tata kelola yang bersifat sistemik di bawah kepemimpinan Zelenskyy.
Fedorov merupakan salah satu sekutu dekat Zelenskyy yang membantunya memenangkan pemilihan presiden pada 2019. Mantan pejabat pertahanan Kiev itu menuding bahwa korupsi masih meluas di bawah pemerintahan Zelenskyy dan telah melemahkan kemampuan Ukraina dalam menghadapi perang, mengutip India Today.
Pemecatan Fedorov dari jabatannya pada Juli memicu gelombang demonstrasi terbesar di Ukraina sejak perang dimulai. Fedorov disebut tengah mempertimbangkan kunjungan ke AS dalam upaya mendapatkan dukungan dari Washington.
3. Pemerintahan Zelenskyy hadapi serangkaian skandal korupsi pejabat tinggi
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy saat berpidato di Dewan Keamanan PBB (DK PBB) Selasa (24/9/2024). (twitter.com/ZelenskyyUa) Pemerintahan Zelenskyy menghadapi serangkaian penyelidikan korupsi tingkat tinggi yang melibatkan sejumlah orang dekatnya. Pada tahun lalu, Kepala Staf Kepresidenan, Andriy Yermak, mengundurkan diri dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan korupsi besar terkait proyek pembangunan properti mewah.
Masa jabatan Zelenskyy seharusnya berakhir pada musim semi 2024. Namun, konstitusi Ukraina melarang pelaksanaan pemilu selama perang berlangsung karena dinilai tidak praktis dan berpotensi memecah-belah masyarakat saat Rusia masih melakukan serangan setiap hari.
Pemilihan umum di Ukraina telah ditangguhkan sejak Rusia melancarkan invasi skala penuh pada Februari 2022. Seruan Fedorov untuk menggelar pemilu menjadi tantangan langsung dari salah satu tokoh penting Kiev terhadap Zelenskyy.
