DPR Minta Masalah Anggaran Tak Boleh Hambat Penanganan Gempa NTT

20 Agu 2026, 19:03 WIB

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Syaiful Huda meminta anggaran tidak menjadi kendala penanganan gempa 7,7 Magnitudo di NTT.
Pemerintah pusat telah menginstruksikan kementerian dan lembaga teknis untuk bergerak dalam penanggulangan gempa NTT.
DPR mendorong relokasi anggaran dan menugaskan pimpinan serta anggota DPR bersama menteri terkait ke NTT.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Menurutmu, apa yang perlu didorong untuk gempa NTT?

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda menegaskan, semua kendala dalam penanganan gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8/2026) lalu harus tuntas termasuk mengenai persoalan anggaran.

Menurut dia, harus ada keterlibatan penuh dari pemerintah pusat dalam penanganan gempa NTT seperti pada banjir bandang yang melanda Sumatra akhir 2025 lalu. Terlebih, Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT yang tergolong rendah.

"Tadi teman-teman menanyakan misalnya anggaran di NTT cukup terbatas, anggaran kabupaten/kotanya, mau enggak mau harus ada keterlibatan penuh dari pusat. Saya kira ini sudah, saya meyakini sudah dipikirkan oleh pemerintah pusat. Kita tunggu waktunya aja, kapan," kata Huda di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Huda menegaskan, jangsan sampai masalah anggaran menjadi kendala dalam penanganan gempa NTT. "Enggak boleh. Jadi, jangan sampai ada, jangan sampai anggaran menjadi isu dari kendala penanganan gempa NTT," kata dia.

1. Kementerian teknis sudah dikerahkan atasi gempa NTT
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda imbau pemerintah waspadai siklon tropis jelang libur nataru. (Dok. Fraksi PKB).
Politikus PKB itu mengatakan, sejauh ini sudah ada instruksi langsung dari pemerintah pusat ke kementerian-kementerian teknis agar bergerak cepat dalam penanggulangan gempa NTT.
Menurut dia, semua kementerian teknis telah bekerja untuk mempercepat penanganan gempa NTT sehingga tinggal dilaporkan apa saja kekurangannya untuk diintervensi pemerintah pusat.
"Tapi setahu saya instruksi langsung ke kementerian teknis, lembaga teknis sudah jalan. Sudah jalan semuanya. Nah, mungkin nanti mereka tinggal report, memastikan kekurangannya apa, dan di situ saya kira intervensi bisa dilakukan oleh pemerintah pusat," kata dia.
2. Mensesneg pastikan Istana monitor penanganan gempa NTT
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi (IDN Times/Ilman Nafi'an)
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sedang direncanakan untuk bertolak ke NTT setelah wilayah tersebut diguncang gempa magnitudo 7,7 pada Sabtu (15/8/2026). Prasetyo mengatakan, pemerintah saat ini fokus untuk menanggulangi gempa NTT selama masa tanggap darurat karena kunjungan presiden membutuhkan persiapan matang.
"Sedang direncanakan. Sedang direncanakan, tetapi perlu juga kami sampaikan bahwa kadang-kadang memang di masa-masa awal itu kondisi di lapangan bukan kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terlebih dahulu," kata Mensesneg di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/8).
"Karena kehadiran seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-sarana yang tidak seperti kunjungan biasa," imbuh dia.
Meski begitu, politikus Gerindra itu menegaskan, pemerintah terus memonitor penanggulangan gempa NTT. Menteri teknis, Basarnas hingga BNPB secara rutin melaporkan perkembangan di NTT. Pemerintah pusat turut mengapresiasi solidaritas pemerintah daerah atas nama kemanusiaan terhadap korban bencana di NTT dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan.
"Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah," kata dia.
3. DPR minta ada realokasi anggaran untuk gempa NTT
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR RI (IDN Times/Amir Faisol)
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya telah menugaskan beberapa pimpinan dan anggota DPR beserta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa serta menteri terkait lainnya untuk bertolak ke NTT. DPR mendorong pemerintah melakukan relokasi anggaran yang dianggap perlu untuk penanggulangan bencana NTT.
DPR RI menyampaikan duka cita yang mendalam atas bencana gempa bumi yang mengguncang wilayah NTT pada Sabtu (15/8/2026).
"Pimpinan DPR juga telah menugaskan beberapa pimpinan dan anggota DPR RI beserta Menteri Keuangan dan menteri terkait lainnya untuk berangkat ke NTT, untuk kemudian memberikan bantuan-bantuan serta mendorong relokasi anggaran yang dianggap perlu," kata Dasco saat memimpin rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/8).