Prabowo: Kami Hormati Hak Rakyat Berdemo, Asal Demonya Damai
- Prabowo tak mempermasalahkan demo karena merupakan hak demokrasi
- Meragukan aksi demo pertama tahun kepemimpinannya murni aspirasi publik
- Menegaskan aparat tak lagi dilengkapi senjata untuk menekan demonstran
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto tak mempermasalahkan sejumlah demonstrasi yang terjadi dalam 150 hari kerja pemerintahannya. Apalagi, Indonesia merupakan negara besar dengan beragam lapisan masyarakat.
Salah satunya, demo tolak reivisi UU TNI yang digelar secara masif di puluhan kota di Indonesia sebelum libur Idul Fitri.
"Masalah demo di negara sebesar kita itu hal yang biasa. Kan kita sudah sepakat dalam berdemokrasi, orang berdemo itu dijamin dalam UUD karena masuk dalam hak berkumpul serta berserikat," ujar Prabowo ketika menjawab pertanyaan dari pemimpin redaksi IDN Times, Uni Lubis pada program Presiden PRabowo Menjawab di Hambalang, Bogor, Minggu (6/4/2025).
Meski begitu, Prabowo meragukan aksi demo yang terjadi di tahun pertama kepemimpinannya murni aspirasi publik. Bahkan, ia menduga ada yang membayar massa agar bersedia turun ke jalan dan memprotes kebijakan pemerintah.
"Pertama, ada demo melawan (instruksi) efisiensi. Demo karena katanya dana pendidikan akan dikurangi. Jadi, harus dilihat secara obyektif. Kami ini bukan anak kecil," tutur pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra itu.
"Kita hormati hak berdemo asal demonya damai. Tidak mau menyulut kerusuhan," tambahnya.
1. Aparat sering diprovokasi lebih dulu oleh demonstran
Prabowo berdalih aparat di lapangan sering bertindak represif karena diprovokasi lebih dulu oleh demonstran. Pernyataan itu disampaikan berdasarkan pengalamannya pribadi ketika ikut mengamankan aksi demonstrasi.
"Kenapa (aparat) abusive? Kami punya pengalaman. Saya kan mantan petugas keamanan juga. Kadang-kadang petugas dilempar plastik (berisi air) kencing, kadang-kadang petugas dilempari plastik isinya kotoran manusia," kata Prabowo.
Ia pun juga menyinggung ada kekuatan asing yang ingin mengadu domba pemerintah dengan rakyat. Salah satu caranya dengan mendorong masyarakat turun ke jalan dan berunjuk rasa.
"Ini berlaku lazim, data-data keluar sekarang. Pemerintahan Trump membubarkan USAID dan di situ ketemu bukti-bukti bahwa USAID membiayai banyak LSM-LSM di mana-mana. Itu kan keluar semua dan sudah jadi public knowledge," katanya.
Prabowo kemudian mengajak publik berpikir jernih ketika melihat aksi unjuk rasa yang terjadi akhir-akhir ini. Bila demonstrasi digelar untuk membuat kekacauan dan kerusuhan maka aksi tersebut dianggap melawan kepentingan nasional dan rakyat.
2. Demo tak harus berujung perusakan fasilitas publik
Prabowo kembali menegaskan ia tak mempermasalahkan aksi demo yang dilakukan masyarakat, termasuk mahasiswa. Namun, aksi itu tak perlu berujung perusakan fasilitas publik. Sebab, fasilitas umum tersebut dibangun dari uang rakyat.
"Demo di London, Amerika Serikat gak usah merusak. Gak usah merusak pagar, stasiun bus, terminal bus. Ini kan (dibangun) uang rakyat! Boleh demo di kampus, tapi jangan merusak fakultas, ini (dibangun pakai) uang rakyat," katanya.
Prabowo menyebut dalam penanganan aksi demo, aparat kepolisian tak lagi dilengkapi senjata. Hal itu membuktikan pemerintah tak berniat menekan demonstran.
"Untuk apa? Kami ini mau kerja untuk rakyat," tutur dia.
3. Prabowo akan catat aksi represif terhadap demonstran
Di dalam forum itu, Prabowo mengaku akan mencatat aksi represif yang dilakukan polisi kepada demonstran. Meski, ia mengaku tidak yakin aksi represif aparat kepolisian banyak terjadi.
"Masalah abusive, saya akan catat. Tapi, dari berapa ratus aksi demonstrasi, berapa kasus abusive yang terjadi?" kata Prabowo.
Ia pun mengakui masih terjadi kekeliruan dalam penanganan aksi demonstrasi oleh polisi. Prabowo berdalih karena Polri merupakan organisasi yang besar.
"Namanya manusia, namanya kadang-kadang anak muda, emosi panas dan sebagainya. Tapi, gak ada niat dari pemerintah untuk menekan (demonstran)," tutur dia.
Dari sejumlah aksi kekerasan yang dilakukan personel Polri, ada dua yang disorot luas. Pertama, pengemudi ojol yang tidak ikut berdemonstrasi tetapi menjadi sasaran pengeroyokan oleh personel Polri di kolong jembatan Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan pada 20 Maret 2025. Kedua, aksi penolakan RUU TNI di Malang pada 23 Maret 2025.
Berdasarkan data dari Koordinator LBH Malang, Daniel Alexander Siagian, puluhan orang mengalami luka-luka dalam aksi demonstrasi. Daniel mengatakan ada demonstran yang mengalami luka bocor di kepala dan ditangkapi personel Polri dalam keadaan luka-luka.
