Prabowo Rapat Bareng Menag, Bahas Antisipasi Takbiran Bentrok Hari Nyepi
- Presiden Prabowo dan Menag Nasaruddin Umar menggelar rapat membahas antisipasi malam takbiran Idul Fitri 1447 H yang bertepatan dengan Hari Raya Nyepi pada 19 Maret 2026.
- Kemenag bersama tokoh Bali sepakat takbiran tetap boleh dilakukan tanpa sound system antara pukul 06.00 hingga 09.00, agar tidak mengganggu pelaksanaan Nyepi.
- Rapat juga menyinggung sidang isbat penentuan Idul Fitri, jadwal pembayaran zakat pejabat negara, serta rencana peringatan malam Nuzulul Qur’an di Istana Negara.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto rapat terbatas dengan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, membahas antisipasi malam takbiran Idul Fitri 1447 H yang berbarengan dengan Hari Raya Nyepi pada 19 Maret 2026.
"Saya juga melaporkan persiapan Lebaran yang akan datang, karena beberapa tempat ya tanggal 19 itu kan Hari Nyepi, kita tahu tidak boleh ada suara berisik, tidak boleh ada kendaraan, padahal malamnya ada teman-teman kita takbir," ujar Menag di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/3/2026).
1. Hasil pembahasan dengan tokoh di Bali, tetap bisa takbiran
Nasaruddin mengatakan, Kementerian Agama juga sudah membahas hal ini dengan tokoh di Bali. Hasilnya, tetap bisa melaksanakan takbiran.
"Sudah kesepakatan dengan pemerintah setempat dan tokoh-tokoh di Bali, bahwa takbir itu tidak bertentangan dengan Nyepi cuma syaratnya ya Nyepi-nya berjalan, tapi takbir berjalan cuma tidak pakai sound system dari waktu jam 06.00 sampai jam 09.00," ucap dia.
2. Kapan waktu Lebaran?
Terkait dengan waktu Idul Fitri 1447 H, Nasaruddin mengatakan, Kementerian Agama terlebih dulu melaksanakan sidang isbat.
"Kita akan lihat sidang Isbat penentuannya kapan Idul Fitri akan datang, kami juga membicarakan tentang pembayaran zakat untuk Bapak Presiden beserta para pejabatnya, itu juga kita akan jadwalkan di Istana Negara," kata dia.
3. Bahas persiapan malam Nuzulul Qur'an
Selain itu, rapat terbatas tersebut juga membahas mengenai malam Nuzulul Qur'an. Lokasinya berada di Istana Negara, Jakarta.
"Kami bicarakan juga mengenai teknis karena banyak alternatif apakah di IKN, apakah di Istiqlal, apakah di Istana. Bapak Presiden memberi petunjuk kita lakukan di Istana Negara," imbuhnya.
