Pramono Anung: Data Pajak DKI Aman Usai Kebakaran Gedung Bapenda
- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan data perpajakan aman karena telah dicadangkan secara digital, sehingga layanan perpajakan dan publik tetap berjalan.
- Kebakaran Gedung Bapenda melanda lantai 11 hingga 16 pada Jumat malam, lalu padam Sabtu dini hari berkat 37 unit dan 185 personel pemadam tanpa korban jiwa.
- Penyebab kebakaran masih diinvestigasi bersama kepolisian; ASN di gedung tersebut diminta WFH bergantian atau memakai kantor Suku Dinas serta aset Pemprov DKI lain.
Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan seluruh data perpajakan DKI Jakarta aman pascakebakaran yang melanda Gedung Bapenda di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat. Ia menjamin insiden tersebut tidak akan mengganggu operasional layanan publik.
"Data perpajakan DKI Jakarta aman karena sudah ter-back up secara digital, sehingga layanan perpajakan tidak terganggu," ucap Pramono dalam keterangan resminya, Sabtu (8/8/2026).
1. Tidak ada korban jiwa
Pramono menjelaskan, kobaran api mulai terlihat pada Jumat (7/8/2026) sekitar pukul 21.30 WIB dan melalap lantai 11 hingga 16. Petugas berhasil memadamkan api sepenuhnya pada Sabtu (8/8/2026) dini hari pukul 02.00 WIB.
“Alhamdulillah, berkat penanganan yang cepat dan sigap dari Damkar Dinas Gulkarmat DKI Jakarta dengan 37 unit pemadam kebakaran dan 185 personel, sejauh ini dinyatakan tidak ada korban jiwa,” ujar Pramono.
2. Penyebab kebakaran masih diinvestigasi
Gedung dinas teknis tersebut diisi oleh sekitar 1.000 ASN dari berbagai instansi, meliputi Bapenda, BPSDM, Dinas Perhubungan, BPAD, hingga Bank Jakarta.
"Saat ini penyebab kebakaran masih dalam proses investigasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan pihak Kepolisian. Gedung Dinas Teknis Bapenda di Jalan Abdul Muis dipastikan telah berasuransi," bebernya menegaskan.
3. ASN WFH bergantian
Pasca-insiden, Pramono menginstruksikan seluruh ASN yang berkantor di gedung tersebut untuk bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) secara bergantian atau memanfaatkan kantor Suku Dinas dan aset Pemprov DKI lainnya.
“Pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama kita. Masyarakat jangan khawatir, semua layanan akan tetap berjalan,” kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
