Pramono Bawa Harapan Baru Penataan Hunian Layak di Jakarta
- Pemprov DKI Jakarta memindahkan puluhan warga dari kawasan TPU Kebon Nanas ke rusunawa Pulo Gebang untuk meningkatkan kualitas hidup sekaligus menata lahan pemakaman yang semakin terbatas.
- Program bedah rumah di Kapuk, Cengkareng diluncurkan guna membantu warga berpenghasilan rendah memiliki hunian sehat dan layak, menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan perkotaan.
- Pramono meresmikan renovasi 633 rumah melalui kolaborasi Baznas, BUMD, BUMN, dan swasta agar program sosial penataan hunian berjalan luas, berkelanjutan, serta inklusif bagi seluruh warga.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen untuk terus menyediakan hunian layak, terjangkau, dan lebih manusiawi bagi warga, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya itu dilakukan melalui berbagai program mulai dari pembangunan rumah susun (rusun), penataan kampung, bedah rumah, hingga skema pembiayaan tanpa uang muka.
Belum lama ini, Pemprov DKI Jakarta memfasilitasi puluhan warga dari kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas pindah ke rumah susun sewa (rusunawa) Pulo Gebang, Jatinegara, Jakarta Timur. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga sekaligus mendukung program penataan kota yang lebih baik.
Gubernur Pramono Anung mengapresiasi warga yang bersedia pindah setelah puluhan tahun menghuni kawasan TPU Kebon Nanas. Sebagai bentuk dukungan, Pemprov DKI Jakarta membantu adaptasi berupa pembebasan biaya sewa rusun selama enam bulan hingga fasilitas gratis seumur hidup bagi warga lanjut usia.
“Rata-rata warga telah tinggal di kawasan tersebut selama 25 hingga 30 tahun dan menganggapnya sebagai rumah sendiri. Oleh karena itu, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang telah mendukung langkah ini demi kepentingan lebih luas,” ujar Pramono saat menyerahkan kunci rusunawa secara simbolis kepada warga, pada Januari 2026 lalu.
1. Penataan Kawasan TPU
Pramono mengatakan proses relokasi dilakukan secara bertahap dengan tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan memberi kebebasan kepada warga dalam menentukan tempat tinggal. Dari total 103 kepala keluarga yang sebelumnya tinggal di area TPU Kebon Nanas, sebanyak 73 kepala keluarga memilih pindah ke rusunawa Pulo Gebang, sementara sisanya memutuskan mencari tempat tinggal lain secara mandiri.
“Relokasi tahap pertama telah kami laksanakan pada 6 Januari 2026 terhadap 27 kepala keluarga ke lima lokasi rumah susun, termasuk Rusunawa Pulo Gebang. Pemprov DKI Jakarta memberikan kebebasan kepada warga untuk menentukan pilihan tempat tinggal yang paling sesuai,” kata Pramono.
Selain menjadi solusi hunian, relokasi berkaitan dengan keterbatasan lahan pemakaman di Jakarta. Dari total 80 TPU yang dikelola Pemprov DKI Jakarta, sebagian besar kini telah menerapkan sistem makam tumpang tindih akibat keterbatasan kapasitas. Penataan kawasan TPU Kebon Nanas memungkinkan lahan seluas 3.754 meter persegi kembali dimanfaatkan untuk sekitar 1.000 petak makam baru.
Sementara itu, menanggapi program hunian layak Pemprov DKI Jakarta, Guntur, salah satu eks warga kawasan TPU Kebon Nanas mengaku kebijakan tersebut membuat keluarganya sekarang hidup lebih aman dan nyaman.
“Kami bersyukur karena fasilitas rusunawa sangat lengkap, mulai dari taman bermain, lintasan jogging, masjid, lapangan futsal, hingga ruang terbuka hijau. Anak-anak kami juga merasa betah tinggal di sini,” ujarnya.
2. Upaya Menekan Kemiskinan Perkotaan
Upaya menghadirkan hunian layak bagi warga Jakarta tidak hanya dilakukan melalui relokasi ke rusunawa. Pemprov DKI Jakarta juga memperkuat program bedah rumah untuk membantu warga berpenghasilan rendah memiliki tempat tinggal yang sehat dan nyaman.
Pada Februari 2026, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno melakukan peletakan batu pertama program bedah rumah di kawasan Kapuk, Cengkareng. Program yang dijalankan bersama Satpol PP DKI Jakarta tersebut menyasar rumah-rumah yang sudah tidak layak huni dan berisiko bagi penghuninya.
Menurut Rano, penyediaan hunian yang lebih baik tidak hanya berdampak pada kualitas fisik bangunan, tetapi juga meningkatkan harapan dan optimisme warga dalam menjalani kehidupan.
“Program ini bukan sekadar memperbaiki bangunan fisik, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi warga yang membutuhkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin memastikan setiap warga memiliki tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak huni,” tutur Rano seraya menyebut program bedah rumah menjadi bagian penting dari strategi pengentasan kemiskinan perkotaan.
3. Kolaborasi Jadi Kunci Penataan Hunian
Tak hanya Rano, pada Maret 2026, Pramono juga meresmikan program bedah rumah dengan target renovasi 633 unit rumah sepanjang tahun ini. Program tersebut menyasar rumah-rumah warga yang sudah tidak layak huni agar menjadi tempat tinggal lebih aman, sehat, dan nyaman.
Program itu melibatkan berbagai pihak, mulai dari Baznas (Bazis), BUMD, BUMN, hingga perusahaan swasta. Menurut Pramono, kolaborasi menjadi kunci agar program sosial dapat berjalan lebih luas dan berkelanjutan.
“Dana yang terkumpul di Baznas (Bazis) harus benar-benar dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung,” ujar Pramono.
Ia juga meminta agar kerja sama terus diperluas sehingga program perbaikan rumah dapat menjangkau lebih banyak wilayah tanpa membedakan latar belakang warga penerima manfaat.
“Saya meminta Baznas (Bazis) terus berkolaborasi dengan BUMD, BUMN, dan pihak swasta agar program ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Program ini juga terbuka bagi seluruh warga tanpa memandang latar belakang agama,” tambahnya.
Salah satu penerima manfaat, Atun, mengaku kondisi rumahnya kini jauh lebih nyaman dibanding sebelumnya. Dulu, rumahnya kerap bocor saat hujan turun dan minim sirkulasi udara.
“Sebelumnya rumah sering bocor dan air menggenang saat hujan. Ventilasi juga tidak ada. Sekarang rumahnya sudah jauh lebih baik dan layak untuk dihuni,” tuturnya. (WEB)
