Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Trump Ikut Campur Rencana PM Baru Inggris soal Minyak Laut Utara

Trump Ikut Campur Rencana PM Baru Inggris soal Minyak Laut Utara
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (Shealeah Craighead, Public domain, via Wikimedia Commons)
Intinya Sih
  • Donald Trump menanggapi rencana energi Andy Burnham, mengklaim PM baru Inggris akan membuka penuh ladang minyak Laut Utara meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak Burnham.
  • Burnham tetap menghormati manifesto Partai Buruh untuk tidak menerbitkan lisensi minyak baru, namun bersikap pragmatis dengan membuka ruang kerja sama industri demi transisi energi jangka panjang.
  • Selain isu energi, Burnham membatalkan proyek kartu identitas digital nasional dan menegaskan fokus pemerintahannya pada stabilitas nasional serta penanganan biaya hidup masyarakat.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Share Article

Jakarta, IDN Times – Hubungan diplomatik Inggris dan Amerika Serikat (AS) langsung menjadi sorotan menjelang pelantikan Andy Burnham sebagai Perdana Menteri (PM) Inggris. Beberapa jam sebelum Burnham memasuki Downing Street, Presiden AS Donald Trump ikut menanggapi spekulasi mengenai rencana pengeboran minyak baru di Laut Utara.

Trump yang dikenal mendukung penggunaan bahan bakar fosil menyampaikan klaim di platform Truth Social pada Minggu (19/7/2026) bahwa Burnham akan membuka penuh ladang minyak tersebut.

“Rakyat Aberdeen, di Skotlandia, menari di jalanan karena Perdana Menteri baru, Andy Burnham, telah menyatakan bahwa dia akan membuka, sepanjang jalan, Minyak Laut Utara yang tak ternilai!” tulis Trump, dikutip The Independent.

Burnham, eks Wali Kota Greater Manchester yang dijuluki “King of the North” (Raja dari Utara), belum memberikan konfirmasi resmi mengenai persetujuan produksi bahan bakar fosil itu.

1. Partai Buruh mempertahankan arah kebijakan energi

ilustrasi kilang minyak
ilustrasi kilang minyak (pexels.com/ Erik Mclean)

Isu pengeboran minyak ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan komitmen politik Partai Buruh. Melansir South China Morning Post (SCMP), manifesto pemilu 2024 partai tersebut berisi janji untuk tidak menerbitkan lisensi baru di Laut Utara sebagai bagian dari upaya menekan dampak krisis iklim.

Burnham dilaporkan tetap berkomitmen menghormati manifesto tersebut, tetapi membuka ruang terhadap sejumlah pilihan yang tersedia. Wakil Pemimpin Partai Buruh, Lucy Powell, mengatakan kepada BBC bahwa pendekatan Burnham bertujuan mengambil langkah yang lebih pragmatis dengan bekerja sama bersama industri agar dapat berkontribusi terhadap proses transisi dan bauran energi yang dibutuhkan dalam jangka panjang. Powell juga menilai langkah tersebut bukan merupakan perubahan kebijakan, melainkan hanya perubahan penekanan.

Secara teknis, Burnham dapat menyetujui kelanjutan proyek di ladang minyak Jackdaw dan Rosebank. Kedua proyek tersebut telah memperoleh izin dari pemerintahan sebelumnya, sehingga pemerintah baru tidak perlu menerbitkan lisensi baru.

2. Burnham membatalkan program kartu identitas digital

Perdana Menteri Inggris, Andy Burnham
Perdana Menteri Inggris, Andy Burnham (NHS Confederation, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons)

Selain kebijakan energi, Burnham mengalihkan perhatian pada prioritas anggaran dalam negeri. Ia memutuskan membatalkan program kartu identitas digital nasional, proyek peninggalan era Sir Keir Starmer yang dirancang untuk menangani migrasi ilegal tetapi menuai kritik.

Lembaga Office for Budget Responsibility (OBR) memperkirakan biaya pelaksanaan skema tersebut mencapai sekitar 2,4 miliar dolar AS (sekitar Rp37,6 triliun) untuk periode tahun keuangan 2026/27 hingga 2028/29. Melalui juru bicaranya, Burnham menyatakan sisa anggaran dan sumber daya program itu akan dialihkan untuk menangani persoalan biaya hidup masyarakat.

Langkah tersebut memicu kritik dari kubu oposisi. Anggota parlemen dari Partai Konservatif, Julia Lopez, menilai Partai Buruh telah menghabiskan jutaan pound sterling untuk proyek tersebut sebelum akhirnya membatalkannya.

3. Burnham menyampaikan prioritas pemerintahan

Bendera Inggris
ilustrasi bendera Inggris (pexels.com/James Frid)

Dalam pidato pertamanya di Downing Street, Burnham menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional. Ia menyerukan politik yang lebih bertanggung jawab untuk menghentikan pergantian kepemimpinan nasional yang berlangsung cepat dalam beberapa tahun terakhir, sekaligus dijadwalkan mengumumkan susunan kabinetnya.

Sorotan juga datang dari Pemimpin Partai Konservatif, Kemi Badenoch. Saat tampil dalam program Sunday with Laura Kuenssberg, Badenoch menyebut pernyataan Burnham sejauh ini masih berupa “hal-hal yang mengawang” (airy-fairy stuff) dan menilai Burnham lebih cenderung menjadi sosok yang ingin menyenangkan semua orang (people-pleaser) daripada pemimpin yang berani mengambil keputusan sulit.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.
Share Article
Editorial Team

Related Articles

See More