Rano Karno: Rapat di Hotel Bisa Buat Ekonomi Berkembang
- Rano Karno menyambut baik kebijakan penggunaan hotel untuk kegiatan rapat
- Prinsip efisiensi tetap jadi prioritas Pemprov DKI Jakarta
- Pemprov Jakarta akan menyesuaikan kegiatan untuk menggelar rapat di hotel.
Jakarta, IDN Times – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyambut baik kebijakan pemerintah pusat yang mengizinkan penggunaan hotel untuk kegiatan rapat dan pertemuan.
Rano menilai, kebijakan ini dapat menjadi stimulus penting bagi sektor perhotelan yang terdampak cukup besar selama pandemi dan adanya kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah.
"Kita bersyukur alhamdulillah, kesannya kalau saya baca dari kebijakan Kemendagri juga kayaknya hotel sudah boleh untuk kegiatan rapat," kata Rano Karno di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (10/6/2025).
1. Penggunaan hotel berkontribusi untuk ekonomi
Rano Karno mengatakan, pemanfaatan ruang hotel untuk kegiatan resmi pemerintah, seperti rapat kerja atau seminar dapat berkontribusi langsung pada peningkatan okupansi hotel, dan perputaran ekonomi di sektor tersebut.
"Kita harus memberikan stimulus untuk pergerakan hotel supaya kunjungan bisa bertambah, ruangan bisa terpakai dengan itu kan artinya ekonomi berkembang," kata dia.
2. Prinsip efisiensi tetap jadi prioritas
Di samping itu, Rano mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap mengedepankan prinsip efisiensi untuk menggelar rapat di hotel. Artinya, kalau rapat tersebut tidak melibatkan banyak orang, rapat tetap dilaksanakan di kantor masing-masing.
"Ya kalau rapat cuma 10 orang ngapain di hotel, kan di kantor bisa tentu jumlah besar, ya mungkin memerlukan 100-200 orang. Ya kalau kantor ada ruangan ya tentu efektif di situ," kata dia.
Ia juga menekankan, kegiatan rapat di hotel biasanya memiliki durasi lebih panjang dan cakupan lebih luas, seperti seminar atau rapat kerja multi-hari.
“Kalaupun rapat itu di hotel bukan hanya masalah tempatnya. Tapi biasanya mungkin memerlukan 2 hari, 3 hari ada rapat segala macam, seminar, seperti itulah,” ujarnya.
3. Pemprov DKI menyesuaikan kegiatan
Rano juga menegaskan, Pemprov Jakarta tidak memaksakan bahwa seluruh kegiatan dilakukan di hotel. Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kegiatan.
“Ya kalau Pemprov itu kita lihat kegiatannya, ini kegiatan Pemprov Ini bagian kerja sama kita kepada hotel-hotel, kolaborasi," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membolehkan pemda menggelar kegiatan di hotel dan restoran. Kebijakan efisiensi anggaran tidak berarti melarang rapat maupun pertemuan yang dianggap penting digelar di hotel atau restoran.
Menurut dia, pertemuan di hotel maupun restoran dapat dilakukan sepanjang benar-benar bermanfaat dan tidak berlebihan. Langkah ini juga sekaligus untuk menghidupkan sektor hospitality.
Ia mengaku mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar perhotelan maupun restoran tetap dihidupkan di tengah efisiensi.
“Kita harus memikirkan juga hotel-hotel, restoran, mereka juga punya karyawan, mereka juga punya supply chain (rantai pasokan), makanan segala macam (yang) kita makan sekarang ini,” ujarnya.
