Rencana AI Masuk Kurikulum Berpotensi Gagal dan Bikin Kesenjangan
- Rencana pemerintah memasukkan AI ke kurikulum pendidikan Indonesia berpotensi kegagalan karena terburu-buru.
- Implementasi AI tanpa fondasi yang kuat bisa menciptakan kesenjangan dan potensi kegagalan yang signifikan.
- Ubaid menyarankan fokus pada literasi dan numerasi dasar sebagai fondasi penting, serta implementasi AI perlu dilakukan secara bertahap dan terencana.
Jakarta, IDN Times - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengungkap ada potensi kegagalan dalam rencana pemerintah memasukkan materi tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia.
Menurutnya, penerapan program ini tidak bisa dilakukan secara buru-buru dan membutuhkan dasar yang kuat. Meskipun potensi AI dalam pendidikan tidak bisa diabaikan, mendesaknya integrasi AI ke dalam kurikulum sekolah, terutama sedini SD, saat ini kurang memiliki urgensi dan menghadapi tantangan infrastruktur dan kesiapan tenaga pendidik yang sangat besar.
"Terburu-buru mengimplementasikan AI tanpa fondasi yang kuat berisiko menciptakan kesenjangan yang lebih besar dan potensi kegagalan yang signifikan," kata dia kepada IDN Times, Rabu (7/5/2025).
"Mendesakkan implementasi AI ke dalam kurikulum saat kondisi literasi dan numerasi dasar siswa Indonesia masih memprihatinkan berpotensi menimbulkan kegagalan yang lebih besar. Fondasi yang lemah dalam literasi dan numerasi akan menghambat siswa dalam memahami konsep AI yang seringkali melibatkan logika, matematika, dan pemikiran abstrak," sambungnya.
1. Jika dipaksakan pelajar akan alami berbagai kesulitan
Ubaid menuturkan, apabila AI tetap dipaksakan ke dalam kurikulum pendidikan namun dengan infrastruktur yang belum memadai, murid akan mengalami berbagai kesulitan.
Di antaranya, kesulitan untuk memahami algoritma dan cara kerja sistem AI yang membutuhkan pemahaman logika dan mmatematikal
"Sulit menganalisis data yang dihasilkan oleh sistem AI (membutuhkan kemampuan numerasi dan interpretasi data). Sulit berpikir kritis tentang implikasi etis dan sosial dari penggunaan AI (membutuhkan kemampuan literasi dan pemahaman konteks)," tutur dia.
2. Sebaiknya pemerintah fokus menguatkan literasi dan numerasi dasar sebagai fondasi
Oleh sebab itu, Ubaid menyarankan, prioritas utama yang bisa dilakukan pemerintah saat ini, lebih baik fokus menguatkan literasi dan numerasi dasar sebagai fondasi penting bagi pembelajaran di semua bidang, termasuk pemahaman konsep yang lebih kompleks seperti AI di masa depan.
Ia menegaskan, implementasi AI dalam kurikulum perlu dilakukan secara bertahap, terencana dengan matang, dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, kompetensi guru, dan yang terpenting, kebutuhan dan kemampuan pemahaman siswa di setiap jenjang pendidikan.
3. Ucapkan Hardiknas, Gibran ungkap AI masuk kurikulum tahun ajaran baru
Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada hari ini, Jumat (2/5/2025). Ucapan tersebut disampaikan Gibran dalam postingan video berdurasi singkat di akun media sosial Instagram resmi miliknya.
Putra sulung Presiden Ketujuh RI, Joko "Jokowi" Widodo ini menyebut mulai tahun ini pemerintah akan mendorong teknologi masuk ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Kebijakan ini akan diterapkan dari tingkat SD, SMP, hingga SMA dan SMK.
"Tahun ini, Pemerintah mendorong kurikulum teknologi seperti coding dan Al masuk ke 16.000 sekolah, dari SD, SMP, SMA hingga SMK. Selain itu, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, 200 Sekolah Rakyat akan dibangun untuk menjangkau wilayah yang belum tersentuh pendidikan layak," ucap Gibran.
Gibran menilai, ada dua langkah strategis dalam pembangunan bangsa. Pertama, terkait aksen pendidikan yang merata. Kedua, mempersiapkan generasi muda menghadapi era digital dan teknologi.
"Dua langkah strategis dalam pembangunan bangsa, memastikan akses pendidikan yang merata dan mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan di era digital dan teknologi," tutur dia.
Lebih lanjut, Gibran mengklaim program kurikulum teknologi dan Sekolah Rakyat merupakan upaya serta komitmen pemerintah menciptakan SDM yang memiliki daya saing.
"Langkah ini merupakan ikhtiar dan komitmen kuat untuk menciptakan Indonesia yang inklusif, cerdas, dan berdaya saing global. Kita kawal bersama. Selamat Hari Pendidikan Nasional," imbuh mantan Politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.
