Rommy Minta Mardiono Tobat Nasuha karena Gagal Bawa PPP ke DPR
- PPP gagal dapat kursi di DPR RI periode 2024-2029
- Ketua Majelis Pertimbangan PPP menyerukan taubat nasuha dan permintaan maaf kepada kader partai.
- Pernyataan disampaikan saat musyawarah kerja nasional, kegagalan DPP dalam mengorkestrasi pemenangan antara pusat dan daerah menjadi sorotan utama.
Jakarta, IDN Times - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy, menyerukan agar Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Mardiono dan seluruh jajaran pengurus harian melakukan taubat nasuha.
Langkah itu, kata pria yang akrab disapa Rommy tersebut, sebaiknya diikuti dengan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh kader partai berlambang Ka'bah hitam itu. Sebab, untuk kali pertama sejak tahun 1977, PPP gagal melenggang ke Senayan.
Pernyataan itu disampaikan Rommy saat PPP menggelar musyawarah kerja nasional di Ancol pada akhir pekan ini. Ini mukernas pertama usai pembentukan pemerintahan baru Prabowo-Gibran.
"Perolehan suara PPP secara nasional (DPR RI) pada Pemilu 2024 sebanyak 5,8 juta. Tetapi, perolehan suara PPP untuk DPRD Kabupaten atau Kota masih mencapai 7,9 juta. Sementara, saat rekapitulasi suara, PPP hanya kekurangan 190 ribu suara untuk bisa lolos parliamentary treshold (PT) 2024," ujar Rommy dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (14/12/2024).
Artinya, ada kegagalan DPP dalam mengorkestrasi pemenangan antara pusat dan daerah. "Maka, selaku Ketua Majelis, saya menyerukan Plt Ketua Umum dan seluruh jajaran pengurus harian DPP PPP untuk melakukan tobat yang sungguh-sungguh dan dengan ksatria mengakui atas ketidakmampuannya menjaga PPP di Senayan," kata mantan Ketua Umum PPP itu.
Menurutnya, sejak PPP gagal melenggang ke Senayan, belum ada permintaan maaf dari Mardiono. Justru pernyataan Mardiono yang menepis telah gagal menjadi pelaksana tugas ketum yang viral ke publik.
"Plt Ketua Umum ketika itu menyatakan 'saya tidak gagal, karena saya bukan caleg.'" tutur dia.
1. Mardiono merupakan pelaksana ketum PPP terlama
Lebih lanjut, Rommy juga menyentil Mardiono yang dianggap sudah gagal menjadi pemimpin. Selain itu, Mardiono merupakan pelaksana ketua umum terlama yang dimiliki oleh PPP.
"Ini merupakan plt ketum terlama dalam sejarah partai. Ini sangat tidak sehat," kata Rommy.
Para pimpinan majelis sudah menyerukan untuk mendorong muktamar secepatnya digelar. Bahkan, dorongan itu sudah disampaikan sejak berbulan-bulan lalu. Tetapi, Mardiono dinilai terus berkilah dan menunda dengan berbagai alasan.
"Terakhir, surat para pimpinan majelis pada Oktober 2024 meminta agar muktamar segera dilaksanakan pada Januari atau Februari 2025. Surat tersebut bahkan tidak pernah dijawab hingga saat ini," tutur dia.
2. PPP hanya dapat jabatan sebagai utusan presiden di kabinet Prabowo
Sorotan lain dari Rommy yakni keberadaan PPP di dalam kabinet Prabowo-Gibran. Mereka hanya mendapatkan satu jabatan yakni Utusan Khusus Presiden (UKP) yang diisi oleh Mardiono.
"Ini merupakan posisi politik yang sangat jauh efektivitas kewenangannya dibanding kementerian," kata Rommy.
Sementara, partai-partai lain yang bergabung dan mendukung belakangan masih diberi jatah sebagai wakil menteri. Situasi PPP pascapemilu legislatif 2024 dianggap kontrakdiktif.
Pada pileg 2019, mereka masih mendapatkan 19 kursi di DPR. Kini PPP tak memiliki kursi sama sekali di parlemen.
3. Mukernas diharapkan bisa putuskan tanggal penyelenggaraan Munas
Lebih lanjut, Rommy berharap Mukernas yang berakhir pada Minggu esok bisa memutuskan waktu dan tempat pelaksanaan muktamar. Hal itu sesuai dengan permintaan para majelis melalui surat yang disampaikan beberapa bulan lalu kepada Mardiono.
"Saya berharap mukernas ini wajib memutuskan waktu dan tempat pelaksanaan muktamar sesuai dengan permintaan para majelis yaitu pada bulan Februari 2025," tutur dia.
Rommy juga berharap, mukernas pada akhir pekan ini mampu menghasilkan keputusan-keputusan yang menjadi titik tolak dan bangkitnya PPP menuju Senayan pada pemilu legislatif 2029.
